Penataan Kampung Kumuh di Jakarta Tak Tepat Sasaran

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 15 Oktober 2021 12:14 WIB
Monitorindonesia.com – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth menilai Pemprov DKI belum maksimal dalam penataan kampung kumuh. “Pada praktiknya juga tidak tepat sasaran dan itu jauh dari yang diharapkan. Dan saya temukan di lapangan ada kampung yang tidak kumuh malah masuk dalam list program,” ujar Kenneth kepada wartawan, Jumat (15/10/2021). Menurut dia penataan kampung kumuh dengan program Collaborative Implementation Program (CIP) dan Community Action Plan (CAP) di Jakarta sejauh ini belum sesuai dengan RPJMD DKI Jakarta periode 2018-2022. Sejumlah wilayah, kata dia yang tidak termasuk wilayah kumuh malah masuk dalam program penataan kampung kumuh. “Pada praktiknya juga tidak tepat sasaran dan itu jauh dari yang diharapkan. Dan saya temukan di lapangan ada kampung yang tidak kumuh malah masuk dalam list program,” ujar Kenneth. Karena itu politisi PDIP itu mendesak agar Pemerintah DKI membenahi pendataan wilayah kumuh. pendataan harus melibatkan pihak dari pejabat hingga unsur terkecil seperti RT dan RW. “Libatkan pihak camat, lurah hingga RT dan RW yang lebih memahami wilayah tersebut, dengan bertujuan agar tidak ada kesenjangan sosial dan merata dalam pembangunan atau penataan kampung atau RW kumuh,” tutur Kent. Kenneth menyarankan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar jangan hanya terlalu fokus dalam pembangunan rumah DP 0 Persen, akan tetapi penataan kampung kumuh pun harus dijadikan prioritas. “Gubernur Anies selain fokus kepada pembangunan-pembangunan di Jakarta seperti DP 0 Persen, Tetapi anggaran tersebut jangan seluruhnya hanya di fokuskan untuk itu, tetapi dibagi dua untuk penataan RW kumuh. Kita berbicara tentang asas keadilan,” pungkasnya. (Zat)

Topik:

DPRD PDIP DKI Penataan RW Kumuh