Gebrakan Heru Budi Normalisasi Sungai yang Mandek di Era Anies

Jakarta, MI - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuat suatu gebrakan dimana dirinya akan bergerak mencari jalan untuk melanjutkan program normalisasi sungai yang sempat mandek di era mantan Gubernur Anies Baswedan. Pada awal masa kerjanya, Heru mengaku sudah mendatangi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk membahas soal normalissi Sungai Ciliwung dan penanggulangan banjir di Jakarta, Senin (17/10). "Saya menghadap beliau (Menteri PUPR) untuk meminta saran dan koordinasi dan kombinasi, apa yang harus saya lakukan, pemerintah daerah apa yang harus dilakukan dan bersama-sama dengan bidang PU," ujar Heru. Heru juga mengatakan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait pembebasan lahan untuk normalisasi dan sodetan. "Ya nanti kami selesaikan, mudah-mudahan bisa selesai. Dalam jangka waktu dekat, saya akan ke Pak Menteri ATR/BPN," kata Heru. Normalisasi Mandek di Era Anies-Riza Sebelumnya, mantan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengakui bahwa program normalisasi sungai mandek. Ia menyebut, hal itu terjadi karena terkendala soal pembebasan lahan di bantaran sungai. "Setelah dicek, masih banyak permasalahan-permasalahan tanahnya, sengketanya, konflik dan sebagainya. Kami hati-hati," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/10). Riza menjelaskan, program naturalisasi atau normalisasi sungai merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi DKI dengan Pemerintah Pusat. Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kebagian tugas menyiapkan lahan untuk melebarkan sungai. Sementara, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR menyiapkan satuan pelaksana (satpel) normalisasi. "Kami menyiapkan lahan, nanti Pemerintah Pusat yang menyiapkan satpel normalisasi," pungkas.