JBC Sebut Anggaran Siluman Flashdisk Rp59,9 M di APBD DKI Tak Masuk Akal

Jakarta, MI -  Pemerintahan Prabowo Subianto telah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 306,69 triliun. Hal ini dimaksudkan agar keuangan negara lebih bersih dan fokus untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, sebesar Rp 59,9 miliar dalam pos pengadaan flashdisk atau perangkat penyimpan file. Anggaran ini pun dinilai janggal.

Bahwa dalam laporannya Jakarta Budget Care (JBC), menilai anggaran ini sebagai alokasi 'siluman', yakni belanja dengan nilai yang dianggap tidak wajar atau tidak relevan. "Ini perlu diperjelas oleh pihak terkait, alokasi dana yang bisa dilabeli 'siluman' sebagai anggaran yang nilainya aneh atau sulit dipercaya kelewat tinggi atau tidak relevan," kata Ketua JBC, Fahmi Saimima dikutip pada Selasa (4/3/2025).

Sebagai perbandingan, harga pasaran flashdisk berkisar Rp50 ribu hingga Rp200 ribu per unit, tergantung kapasitas dan mereknya. Jika diasumsikan, flashdisk yang dianggarkan seharga Rp100 ribu per unit, maka jumlah yang dibeli bisa mencapai hampir 600 ribu unit. "Pertanyaannya, apakah ada kebutuhan sebesar itu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta?" beber Fahmi.

JBC menegaskan alokasi anggaran ini berasal dari ajuan langsung dinas-dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, JBC meminta klarifikasi mengenai tujuan penggunaan anggaran tersebut, dan berapa jumlah flashdisk yang akan dibeli. "Kami tidak langsung menuduh adanya pelanggaran, tetapi angka ini sangat tidak masuk akal. Evaluasi harus segera dilakukan untuk memastikan tidak ada pemborosan atau penyalahgunaan anggaran," kata Fahmi.

Menurut Fahmi, polemik anggaran ini semakin relevan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. 

Bahwa Inpres ini menekankan setiap pemerintah daerah wajib memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran, dengan fokus pada efektivitas pelayanan publik dan penghapusan pemborosan.

JBC merekomendasikan agar Pemprov DKI Jakarta segera mengevaluasi anggaran ini, serta memastikan bahwa setiap belanja daerah benar-benar berdasarkan kebutuhan riil dan mendukung program prioritas.

Menurut JBC, setiap rupiah dalam APBD harus digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan warga. Jika anggaran sebesar ini ternyata tidak memiliki urgensi, maka sebaiknya dialihkan ke sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, atau transportasi publik," kata Fahmi.