Abdullah Puteh: Revisi UU BNPB Dibutuhkan untuk Memperkuat Payung Hukum Lembaga Kebencanaan

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 16 Maret 2021 17:08 WIB
Monitorindonesia.com - Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh mengatakan, Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU BNPB), memang sangat dibutuhkan untuk memperkuat payung hukum lembaga kebencanaaan tersebut, baik untuk anggaran atau memperjelas koordinasi antara Pusat dan Daerah. "Selain itu, edukasi kepada masyarakat dipandang perlu untuk diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan," kata Puteh dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BNPB Doni Monardo di Kompleks Paelemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021). Lanjut mantan Gubernur Aceh itu, pembahasan rapat ini akan menjadi bahan masukan bagi DPD RI untuk selanjutnya dimasukan dalam DIM usulan ke DPR RI. "Dan, diharapkan penjelasan dari BNPB dapat memperkaya pemahaman kami tentang perlunya revisi Undang-Undang," jelas Puteh. Tekait hal ini, Doni Monardo mengapresiasi Revisi UU BNPB yang diinisiasi oleh Komite VIII DPD RI tersebut. Menurutnya, revisi penting dilakukan untuk penguatan BNPB sebagai lembaga yang bertanggung jawab dengan kebencanaan di Tanah Air. "Kami apresiasi revisi ini bahkan sudah dibentuk panja. Namun, jika dilihat dalam fungsinya, kami hanya eksekutor, tidak terlibat langsung dalam keputusan tentang badan ini sendiri. Apapun putusan politik yang tertuang dalam undang-undang, kewajiban kami untuk menjalankannya," ujar Doni. Lebih lanjut Doni sepakat akan pentingnya edukasi bagi masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana, sehingga dinilai perlu untuk masuk dalam kegiatan literasi di sektor pendidikan. "Memang harus ada pendidikan kebencanaan atau ilmu pengetahuan yang isinya adalah pemahaman tentang pencegahan dan penanggulangan bencana. Ini penting untuk mewujudkan ekokrasi atau kedaulatan lingkungan hidup," demikian Doni Mornado. (Ery)  

Topik:

revisi uu bnpb abdullah puteh

Berita Sebelumnya

Soal UU PDP, Legislator Golkar Bilang Sulit Jika Komisi Independen Dibawah Pemerintah

Berita Selanjutnya

Ini Pesan Ketua DPD RI Soal Kemungkinan Pemberangkatan Jamaah Haji 2021