DPP PKS Sebutkan Tantangan Pembangunan Bagi Negara Berkembang

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 30 Maret 2021 23:07 WIB
Monitorindonesia.com - Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meyelenggarakan webinar internasional dengan tema “Making Development Work” pada hari Rabu (24/3/2021), Webinar ini dibuka oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS Anis Byarwati. Webinar Internasional ini dipandu oleh Ketua Departemen Ekonomi dan Pembangunan Farouk Abdullah Alwyni dan menghadirkan dua pembicara internasional, yaitu Pendiri Islamic Development Management Studies di University Sains Malaysia Syukri Salleh dan Rektor Ostim Technical University Turki Murat Yulek. Dalam pembukaan diskusi ini Farouk yang juga merupakan mantan profesional senior di kantor pusat Islamic Development Bank (IDB), Jeddah Saudi Arabia, menyampaikan latar belakang dari pemilihan tema Making Development Work adalah karena melihat tantangan pembangunan yang dihadapi negara-negara berkembang seperti Indonesia. “Berdasarkan klasifikasi International Monetary Fund (IMF), dari lebih 220 negara didunia dewasa ini hanya 39 negara yang dapat dianggap sebagai negara maju, yang mayoritasnya berada dibelahan dunia Barat. Dari ratusan negara berkembang, hanya ada beberapa negara di Asia Timur yang mulai mengejar negara-negara Barat seperti Hong Kong, Singapore, Korea Selatan, Taiwan, dan terakhir China,“ kata Farouk. Indonesia adalah negara yang telah merdeka sejak 1945, tetapi Indonesia masih berjuang dengan isu-isu pembangunan, dan baru saja naik kelas ke level negara berpendapatan menengah keatas dengan pendapatan nasional per kapita sekitar US$ 4,000, dan masih jauh lagi untuk menuju jajaran negara-negara berpendapatan tinggi dengan pendapatan nasional per kapita diatas US$ 12,500. “Ini baru dari perspektif pendapatan nasional per kapita, belum lagi kalau dilihat isu-isu seperti ketimpangan pendapatan, ketergantungan dengan ekspor komoditas, birokrasi yang tidak efisien, korupsi, dan aturan hukum (rule of law),“ ungkapnya. Farouk melanjutkan diskusi ini dengan memaparkan satu isu terkait “Islamicity Index.” Sebuah index yang pada awalnya diciptakan oleh dua professor dari George Washington University ditahun 2010. Index ini pada dasarnya mencoba mengukur level keIslamian sebuah negara yang direfleksikan dari kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip fundamental dari Islam diantaranya seperti peluang yang sama untuk berkembang, keadilan sosial dan ekonomi, ketiadaan korupsi, aturan hukum (rule of law), menghargai martabat kemanusiaan dan kebebasan, otoritas politik yang sah, tata kelola yang baik, dan juga kontribusi kepada dunia kemanusiaan. Lebih lanjut disampaikan bahwa Islamicity Index merupakan penjumlahan dari 4 indeks yang berbeda yakni; (I) Economic Islamicity Index; (II) Legal and Governance Islamicity Index; (III) Human and Political Rights Islamicity Index; (IV) International Relations Islamicity Index. Indeks-indeks ini pada dasarnya menggunakan berbagai indeks internasional yang ada seperti The Ease of Doing Business, Corruption Perception Index, Human Development Index, dan indeks lain yang dianggap sejalan dengan nilai-nilai fundamental Islam dalam mengukur kinerja dari hampir seluruh negara di dunia. Menariknya hasil terakhir (2019) dari Islamicity Index menurut Farouk ini justru menempatkan negara-negara maju seperti New Zealand, Swedia, Iceland, Belanda, Swiss, dan Denmark berada pada posisi puncak (10 besar). Sedangkan negara-negara muslim yang memiliki peringkat tertinggi adalah Uni Emirat Arab ranking 44, diikuti negara Malaysia, Albania, Qatar, dan Oman yang masing-masing berada pada di ranking 45, 46, 51, dan 57, negara Indonesia sendiri berada pada peringkat 61. "Indeks ini memang hanya focus pada prinsip-prinsip islam universal yang mempunyai dampak pada masyarakat dan tidak memasukkan aspek-aspek dari islam yang terkait keyakinan dan ibadah ritual seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Walaupun masih ada ruang terbuka dalam penyempurnaan Islamicity Index ini, tetapi indeks ini berupaya membantu negara-negara mayoritas muslim untuk mempunyai sebuah standar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam universal dalam kerangka memperbaiki kinerja negara-negara mayoritas muslim,” ucap Farouk dalam paparannya. (Ery)

Topik:

tantangan negara berkembang

Berita Sebelumnya

Pemerintah Tengah Bangun Manajemen Talenta Nasional untuk Anak-Anak Indonesia

Berita Selanjutnya

Ketua PBNU Sebut 6.000 Terduga Teroris Belum Tertangkap