Ketua DPD Minta "Presidential Threshold" Dihapus

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 30 Mei 2021 03:05 WIB
Monitorindonesia.com - Sejumlah pihak mengusulkan agar ambang batas calon presiden (presidential threshold) perlu dihapus dalam Pilpres 2024. Sebab, karena tidak begitu tepat dan lebih banyak merugikan daripada manfaatnya bagi masa depan politik bangsa. “Sistem presidential threshold lebih banyak memiliki mudharat daripada manfaat. Ini butuh diamandemen ke-5 untuk memperbaikinya,” ujar Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti, Sabtu (29/5/2021). Dalam UUD hasil amandemen 2002 telah memberikan mandat partai politik sebagai satu-satunya saluran untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tata caranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Presidential threshold merupakan syarat dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik. Saat itu Presidential threshold untuk maju sebagai capres harus memenuhi syarat 20 persen dukungan parlemen atau 25 dari suara nasional. Oleh karena itu, presidential threshold tersebut dinilai LaNyalla sangat penting untuk dikoreksi. DPD RI pun sudah mempersiapkan kajian untuk amandemen konstitusi ke-5 agar ada keadilan dan ada kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk menjadi pemimpin nasional. "Bila dicermati konteksnya jelas bukan soal kuat atau lemahnya eksekutif versus legislatif, tetapi keseimbangan peran. Menguatkan sistem presidensial tidak berbanding lurus dengan penguasaan eksekutif di parlemen. Koalisi penguasa yang gemuk dan minim oposisi mengundang penyalahgunaan kekuasaan karena sulitnya ‘check and balance’,” katanya. La Nyalla pun membeberkan presidential threshold yang saat ini berlaku lebih banyak mudharatnya. Pertama, meski di atas kertas bisa memunculkan tiga hingga empat pasang calon, dalam prakteknya tidak seperti itu. Dalam pemilu sebelumnya, tambah La Nyalla hanya bisa memunculkan dua pasang calon. Dampaknya, pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput. "Polarisasi ini tidak juga reda meski elit telah rekonsiliasi. Presidential threshold saat ini juga mengerdilkan potensi bangsa. Banyak calon pemimpin kompeten yang tidak bisa dicalonkan karena ada aturan main seperti itu," katanya. Belum lagi, partai kecil cenderung tidak berdaya di hadapan partai besar. Mereka ikut saja tentang keputusan calon yang akan diusung bersama. “Inilah yang saya katakan, presidential threshold bukan saja menghalangi putra-putri terbaik bangsa untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih, tetapi juga menghalangi kader partai politik, hanya karena partainya tidak memiliki suara yang mencukupi untuk mengusung kader terbaiknya,” ujarnya. Karena itu, LaNyalla berharap dengan adanya amandemen konstitusi ke-5 putra-putri terbaik yang non-partisan, bisa dipilih untuk dicalonkan sebagai presiden.[mar]

Topik:

DPD presidential threshold Dihapus

Berita Sebelumnya

Agung Dhamar Syakti Terpilih Menjadi Ketua ISOI Periode 2021-2024

Berita Selanjutnya

Kemhan Rencanakan Beli Alutsista TNI dari Pinjaman Luar Negeri

Berita Terkait

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Ekonomi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK) (Foto: Istimewa)

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

21 Agustus 2025 12:25 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok.MI)

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

3 Juni 2025 16:09 WIB

Politik
Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Nawardi (Foto: Ist)

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

8 Mei 2025 19:48 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

23 April 2025 10:29 WIB

Hukum
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin (Foto: Dok MI)

Dugaan Reses Ilegal, KPK Didesak Periksa Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

6 April 2025 13:05 WIB