Pemerintah Harus Jelaskan Definisi PPKM Darurat

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 30 Juni 2021 17:30 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay berharap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro Darurat dapat menekan penyebaran virus Covid-19. "PPKM Darurat harus benar-benar dapat menurunkan penyebaran virus covid. Jika tidak, tidak akan berbeda dari PPKM skala mikro yang berjalan saat ini," kata Politikus PAN itu dalam keterangan tertulis, Rabu, (30/6/2021). Saleh mengaku masih menunggu penjelasan pemerintah terkait PPKM darurat. Saleh meminta pemerintah memperjelas definisi PPKM Darurat ini. "PPKM sebelumnya kan dinilai tidak berhasil. Lalu dibuat lagi kebijakan baru. Kalau baru, ya harus ada aspek yang membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," tutur Saleh. Saleh mengaku heran, dengan keputusan pemerintah yang hingga saat ini masih enggan mencoba kebijakan lockdown baik secara total atau dilakukan hanya selama akhir pekan. "Mungkin bisa juga dikombinasikan antara PPKM darurat dengan lokcdown akhir pekan. Artinya, pada hari-hari kerja, diterapkan PPKM darurat, sementara lockdown akhir pekan diterapkan di akhir minggu. Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran virus covid," tegas Saleh. Padahal, Saleh mengatakan, guna menekan angka penyebaran covid di Indonesia saat ini memerlukan kebijakan yang benar-benar komprehensif. Hal tersebut, kata Ketua Fraksi PAN ini, lantaran pemerintah akan menghadapi tantangan yang semakin sulit dengan banyaknya masyarakat terpapar covid. "Rumah sakit semakin penuh. Tenaga-tenaga medis semakin kewalahan. Semua itu perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif," tegas Saleh. Saleh pun mengingatkan, bahwa banyak kalangan menilai kebijakan yang diambil pemerintah selama ini juga cenderung hanya berganti nama dan istilah. "Sementara pada tataran praktis, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada. Tentu kesan seperti ini sangat beralasan mengingat banyaknya kebijakan dan istilah yang sudah diterapkan," beber Saleh. Meski demikian, Saleh menekankan, apapun kebijakan yang diterapkan, pemerintah tetap harus mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam menghadapi berbagai persoalan covid untuk beberapa waktu ke depan. Kebutuhan itu, lanjut Saleh, antara lain terkait dengan ketersedian ruang perawatan bagi tenaga medis, testing dan tracing serta obat-obatan yang mampu menyembuhkan pasien. "Tidak lupa, program vaksinasi harus dipercepat. Dan jangan lupa, protokol kesehatan harus diimplementasikan lebih ketat dan tegas. Prokes ini adalah salah satu kunci dalam menghadapi covid. Soal ini, semua ahli sepakat. Karena itu, prokes harus menjadi garda utama," tandas Saleh. (Bng)                            

Topik:

Saleh Partaonan Daulay peneprapan ppkm