Rangkap Jabatan Rektor UI Langgar Sedikitnya Empat Peraturan

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 30 Juni 2021 17:55 WIB
Monitorindonesia.com - Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih menyoroti rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro sebagai komisaris di perusahaan plat merah BUMN. Ia melihat rangkap jabatan rektor UI tersebut melanggar sedikitnya empat peraturan. "Kalau sudah terbuka begini saya kira ini ujian sesungguhnya buat rektor UI bukan pada aspek kapasitas dan kompetensi tapi lebih ke integritas. Beliau amat terpelajar dan mestinya jadi contoh buat generasi ke depan," kata dia, Rabu, (30/6/2021). Ia menyarankan, agar Ari Kuncoro dapat kembali ke aturan-aturan formal yang ada. Pasalnya, kata dia, Ari Kuncoro tidak hanya melanggar ketentuan Pasal 35 huruf C Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI). Air Kuncoro, lanjut dia, juga berpotensi menerabas aturan-aturan lain, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang menjadi dasar dikeluarkannya Statuta UI. Aturan lain yang berpotensi dilanggar Ari Kuncoro karena merangkap jabatan di BUMN adalah Pasal 17 huruf a UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Aturan itu menyatakan pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Kemudian, Pasal 33 huruf b UU nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Pasal 45 PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang menyebutkan anggota komisaris dilarang merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. "Regulasi ini dibuat tentu supaya kita menyelenggarakan negeri ini dengan sehat dan memberikan peluang kepada sesama anak negeri untuk bersama berkontribusi. Bukan saling serobot, atau pakai aji mumpung, mumpung lagi dekat dengan kekuasaan," papar ia. Ia juga menegaskan peraturan Menteri BUMN soal pengangkatan komisaris harus memenuhi persyaratan formil, materiil, dan lainnya. "Salah satu persyaratan lainnya adalah bukan pengurus partai politik," tandas dia.   (Bng)

Topik:

abdul fikri faqih rektor ui

Berita Sebelumnya

Pemerintah Harus Jelaskan Definisi PPKM Darurat

Berita Selanjutnya

HUT Ke-75 Bhayangkara, KMI Berharap Polri Terus Bertransformasi