Jokowi Cabut Izin Tambang, Sultan: Legacy Istimewa Presiden

Nicolas

Diperbarui 6 Januari 2022 21:01 WIB

Jokowi Cabut Izin Tambang, Sultan: Legacy Istimewa Presiden

Jakarta, Monitorindonesia.com - Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara tegas mencabut ratusan Izin usaha pertambangan Mineral dan Batubara, Izin pengelolaan Kawasan hutan serta puluhan Hak Guna Usaha (HGU) karena dinilai tidak memiliki rencana kerja dan ditelantarkan oleh puluhan badan usaha. "Sejak lama republik ini menginginkan langkah tegas pemimpin dalam menjalankan amanah konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 tentang tata kelola Sumber Daya Alam secara konsekuen seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi", ujar Sultan melalui keterangan resminya, Kamis (06/01). Menurutnya, keberanian moral presiden Jokowi menjadi legacy kepemimpinan yang istimewa bagi masa depan lingkungan hidup Indonesia. "Semesta akan bersaksi bahwa Bapak Presiden telah menjalankan amanah konstitusi RI Pasal 33 secara konsekuen dan penuh keberanian," katanya. DPD RI secara kelembagaan menyampaikan apresiasi dan dukungan moral atas political will dan komitmen pemerintah dalam mengendalikan laju deforestasi dan degradasi kualitas ekologi Indonesia. Dia meyakini bahwa kebijakan Presiden itu menjadi sinyal positif presiden atas harapan dihadirkannya UU perubahan iklim. "Kebijakan ini tentu menjadi pesan kepada dunia Internasional bahwa, Indonesia senantiasa konsisten berkomitmen terhadap upaya pengendalikan perubahan Iklim. Dan dunia pun harus memenuhi kewajibannya kepada Indonesia," ujarnya. Selanjutnya, Sultan juga mendorong Pemerintah daerah agar harus turut aktif mengatur tata kelola SDA dan SDM petani pengelola hutan secara berkelanjutan. Sehingga hutan-hutan Indonesia menjadi lebih produktif dan lestari. Dalam rapat terbatas dengan beberapa menteri terkait pada Kamis pagi di Istana negara, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah terus memperbaiki tata kelola ada agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan ketidakadilan dan kerusakan alam. Izin-Izin pertambangan, Kehutanan dan penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Karena itu hari ini pemerintah mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batubara karena tidak menyampaikan rencana kerja. Pemerintah juga mencabut 193 izin sektor kehutanan seluas 3. 126.439 hektar karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan. Pemerintah juga mencabut HGU perkebunan seluas 34.448 hektar.[Lin]

Topik:

Jokowi DPD Sultan Cabut Izin Tambang

Jokowi Cabut Izin Tambang, Sultan: Legacy Istimewa Presiden

Berita Sebelumnya

Menteri PPPA Sesalkan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama

Berita Selanjutnya

LAPAN Optimistis Indonesia Bisa Kirim Misi ke Bulan, Mantap!

Berita Terkait

KPK dan Mahfud Bisa Whoosh...Whooshh...Whoosh Gak?

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?

Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

KPK Diminta Periksa Jokowi dan Luhut Panjaitan Terkait Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K