Stafsus Presiden: Pemerintah Kedepankan Sinergi Atasi Ketimpangan Gender
![wisnu](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
wisnu
Diperbarui
12 April 2022 07:23 WIB
![Stafsus Presiden: Pemerintah Kedepankan Sinergi Atasi Ketimpangan Gender](https://monitorindonesia.com/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-11-at-17.49.18.jpeg)
Jakarta, MI - Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudhistira menegaskan bahwa pemerintah mengedepankan konsep pentaheliks atau bersinergi dengan lintassektor untuk menciptakan berbagai inovasi, guna menghapus ketimpangan gender, termasuk bagi perempuan penyandang disabilitas.
Dia mengatakan berdasarkan global gender gap report 2021, Indonesia memang berada di peringkat 101 dari 156 negara. Hal tersebut, tentu menjadi catatan bagi seluruh pemangku kebijakan, untuk lebih melibatkan perempuan dan laki-laki secara adil dan setara di berbagai sektor.
Menurut Angkie, walaupun kebijakan sudah digulirkan, implementasinya menjadi tantangan. Hal itu bisa dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tidak hanya untuk laki-laki, namun juga perempuan.
[caption id="attachment_422104" align="aligncenter" width="200"] Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudhistira. (Ist)[/caption]
Pemerintah sendiri, katanya, melaksanakan konsep pentaheliks dengan mengedepankan komunikasi yang menyinergikan lintas sektor. Karena itu, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tapi juga swasta, lembaga dan kelompok masyarakat untuk memunculkan berbagai inovasi, supaya tidak terjadi tumpang tindih antara perempuan dan laki-laki.
"Tapi kalau kita bicara tentang tumpang tindih antara perempuan, apalagi perempuan dengan berkebutuhan khusus, ini jauh banget, karena mengalami diskriminasi yang sangat berlapis. Sudah perempuan, terus disabilitas juga," kata dia dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) bertema "Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya," yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (11/4).
Berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, yang mengamanahkan pembangunan juga harus terus melibatkan disabilitas sebagai kelompok rentan, pemerintah kemudian menjalin komunikasi dengan berbagai kementerian sebagai lembaga teknis, lalu juga pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang memberikan perhatian kepada perempuan dan juga kelompok rentan, serta mewujudkan kebijakan-kebijakan yang juga mengacu kepada kelompok rentan, dan sebagai kaum perempuan.
"Nah untuk konkretnya ini pun juga implementasi di lapangan. Ini tantangan, tapi itu mengapa kita harus sinergi satu sama lain, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga pelaku-pelaku lainnya, seperti pemerintah, tidak hanya pemerintah, tapi swasta, terus masyarakat, lembaga inilah sinergi kita sebagai bentuk konkret untuk bersama-sama," kata dia.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Metropolitan
![Heru Budi Dorong Layanan Kesehatan Nondiskriminatif untuk Penyandang Disabilitas Heru Budi Hartono (Foto: Antara)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/heru-budi-1.webp)
Heru Budi Dorong Layanan Kesehatan Nondiskriminatif untuk Penyandang Disabilitas
26 Juli 2024 18:41 WIB
Metropolitan
![Tak Bisa Tahan Nafsu Birahinya Jadi Motif Sopir Online Lecehkan Perempuan Disabilitas di Jaksel Ilustrasi [Foto: Ist]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ilustrasi-anak-dicabuli.webp)
Tak Bisa Tahan Nafsu Birahinya Jadi Motif Sopir Online Lecehkan Perempuan Disabilitas di Jaksel
19 Juli 2024 13:16 WIB
Metropolitan
![Sopir Taksi yang Lecehkan Wanita Disabilitas di Jaksel Ditangkap! Ilustrasi [Foto: iStock]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/borgol.webp)
Sopir Taksi yang Lecehkan Wanita Disabilitas di Jaksel Ditangkap!
18 Juli 2024 15:57 WIB
Ekonomi
![Kementerian Koperasi dan UKM Kolaborasi dengan Penyandang Disabilitas Capai Indonesia Emas Salah seorang penyandang disabilitas yang hadir dalam acara puncak Tech to Empower Summit di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (18/1). (Foto: ANTARA)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/abcdd66d-7f88-46c9-a1c0-744c2cb1b912.jpg)
Kementerian Koperasi dan UKM Kolaborasi dengan Penyandang Disabilitas Capai Indonesia Emas
19 Januari 2024 06:00 WIB
Nusantara
![Paripurna DPRD Kabupaten Malang: Bahas Raperda Penyandang Disabilitas dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Suasana Berlangsungnya Kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang (Foto: MI/Rina Sugeng Yuliani)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/36329c50-210e-4690-ba8c-120dcf06f43d.jpg)
Paripurna DPRD Kabupaten Malang: Bahas Raperda Penyandang Disabilitas dan Pemajuan Kebudayaan Daerah
13 Desember 2023 22:37 WIB