Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Naik Jadi 67,5 Persen

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 11 Juli 2022 18:55 WIB
Jakarta, MI - Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia memperlihatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi sebesar 67,5 persen. Sedangkan publik yang tidak puas dengan kinerja presiden sebesar 30,2 persen dan tidak tahu/tidak jawab 2,2 persen. "Dari hasil survei yang kami lakukan, alasan masyarakat puas dengan kinerja presiden paling banyak karena presiden memberi bantuan kepada rakyat kecil (38,1 persen) dan membangun infrastruktur (20 persen). Hal lainnya karena kinerjanya bagus, orangnya baik, dan merakyat," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers, Senin (11/7). Sementara itu faktor utama alasan masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi di antaranya karena harga - harga kebutuhan pokok naik (44,1 persen) dan bantuan sosial yang tidak merata (15,4 persen). Jika dibandingkan dengan tren survei Indikator sebelumnya, kepuasan terhadap kinerja presiden mengalami perbaikan. Dalam survei pada April 2022 lalu, kepuasan publik terhadap kinerja presiden sebesar 59,9 persen. Adapun survei teranyar ini dilakukan pada 16-24 Juni 2022. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.[Ode]

Topik:

Presiden Joko Widodo

Berita Sebelumnya

Presiden Jokowi Minta Warga Pakai Masker di Dalam dan Luar Ruangan

Berita Selanjutnya

Pemerintah akan Memberlakukan Aturan Baru Syarat Perjalanan PPDN dan PPLN

Berita Terkait

Nasional
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian (Dok. MI)

Komisi X DPR Sambut Baik Klarifikasi UGM Soal Ijazah Presiden Joko Widodo

24 Agustus 2025 10:09 WIB