Tercemar Limbah Industri, Forum Komunikasi Kawasan Danau Toba Minta PT TPL Ditutup!

Jakarta, MI - Masyarakat Kawasan Danau Toba yang terhimpun dalam komunitas, Forum Komunikasi Kawasan Danau Toba (Forkom KDT). mengucapkan terima kasih kepada bapak Presiden Joko Widodo atas pengembangan Danau Toba sebagai tujuan wisata . Berkenan dengan hal tersebut, memohon kepada Presiden Joko Widodo agar diadakan pertemuan antar Bupati sekawasan Danau Toba, dengan perwakilan masyarakat sekawasan Danau Toba untuk membahas penutupan PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL. Karena, menurut mereka, keberadaan perusahaan tersebut dinilai menimbulkan masalah dengan masyarakat se-Kawasan Danau Toba. "Pemindahan pabrik TPL dari Kecamatan Porsea Kabupaten Toba ke luar kawasan Danau Toba yang dimana Pemerintah telah menetapkan Danau Toba sebagai tujuan destinasi Pariwisata Internasional," pinta mereka dalam keterangannya kepada Monitor Indonesia, Rabu (28/9). Kemudian, mereka juga meminta supaya dilakukan audit status Hutan HTI TPL, dengan melibatkan lembaga Independen dan di Supervisi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan masyarakat sekawasan Danau Toba dan Badan Informasi Geospasial. "Hasil Audit Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar disampaikan ke publik dan sebagai masukan untuk ditindak lanjuti oleh Audit Independen," lanjutnya. Selain itu, tambah mereka, menuntaskan proses penyelesaian permasalahan hutan adat dan pencemaran limbah industri di Lingkungan Danau Toba, (Sesuai dengan SK 352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021 Tentang Langkah-langkah penyelesaian permasalahan hutan adat dan pencemaran limbah industri di Lingkungan Danau Toba) oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masih menetapkan 4 hutan adat dari 22 hutan adat milik Masyarakat Adat di Kawasan Danau Toba. "Memohon bapak Presiden supaya tetap melaksanan program reboisiasi hutan pinus yang sudah ditebangi di kawasan KDT untuk meningkatkan volume dan debit air di Danau Toba," tambahnya. Untuk itu, Forum Komunikasi Kawasan Danau Toba mohonkan dengan segala hormat, atas prakarsa Presiden Joko Widodo untuk mendukung pertemuan tersebut, agar tercapai pembangunan lingkungan guna kemajuan kawasan pariwisata di kawasan Danau Toba. Sebagai informasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menetapkan, empat hutan adat dari 22 hutan adat milik masyarakat adat di Kawasan Danau Toba. [Aan]