Respons Presiden Jokowi Soal Tuntutan 12 Tahun Penjara ke Bharada E

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 24 Januari 2023 13:20 WIB
Jakarta, MI - Richard Eliezer atau Bharada E, Terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dituntut 12 tahun penjara. Kini, tuntutan tersebut menuai sorotan masyarakat lantaran dianggap tak adil, dimana Bharada E merupakan justice collaborator (JC) yang mengungkap kasus tersebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa, pemerintah tidak bisa mengintervensi proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Hal itu, menanggapi curhatan Ibunda Bharada E yang meminta bantuan Jokowi karena tuntutan 12 tahun penjara terhadap anaknya itu dinilai terlalu berat. "Saya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan," kata Jokowi usai meninjau Sodetan Kali Ciliwung, Jakarta, Selasa (24/1). Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan, Intervensi itu tidak hanya berlaku pada kasus pembunuhan oleh Ferdi Sambo (FS) saja. Tetapi juga berlaku untuk semua kasus yang masih berproses oleh lembaga hukum. "Bukan kasus FS saja. Untuk semua kasus. Tidak," ujarnya. Ia pun meminta kepada masyarakat, agar dapat menghormati dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. "Karena kita harus menghormati proses hukum yang ada di lembaga-lembaga negara yang sedang berjalan," pungkasnyanya. Sebagaimana diketahui, jaksa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuntut Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E 12 tahun penjara. Jaksa menilai Bharada E dengan sadar dan tanpa ragu merampas nyawa Yosua dengan cara menembak. “Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jaksel yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jaksel, Rabu (18/1/). “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 12 tahun penjara,” ujar jaksa. Richard diyakini jaksa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Salah satu hal memberatkan Eliezer adalah peran sebagai eksekutor pembunuhan Yosua.

Topik:

Jokowi Bharada E kasus pembunuhan Brigadir J

Berita Sebelumnya

Melonguane Sulut Diguncang Gempa Magnitudo 4,1

Berita Selanjutnya

Jokowi Soal Usulan Biaya Haji Rp69 Juta: Masih dalam Proses Kajian, Itu Belum Final

Berita Terkait

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB

Nasional
Presideb ke-7 RI, Joko Widodo (Foto: Ist)

Jokowi Akan Segera Bertemu Budi Arie Usai Terkena Reshuffle

13 September 2025 17:27 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo saat melantik enam baru menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Jokowi Juara 1 Cetak Menteri Terbanyak Terjerat Korupsi: SBY dan Megawati Kalah Jauh!

5 September 2025 16:01 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo (kanan) ditemani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Kiri) saat tiba di gelaran Festival Film Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).

Korupsi Chromebook: Kejagung Perlu Periksa Jokowi

5 September 2025 14:51 WIB

Hukum
Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum dari Direktur Utama PT Angels Products, Tony Wijaya. Foto: Dok MI/Istimewa

Hotman Paris: Seharusnya Jokowi Tersangka Korupsi Impor Gula!

28 Agustus 2025 01:30 WIB