Kementerian PUPR Sebut Data Anies Soal Jalan Era SBY dan Jokowi Tidak Benar!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 24 Mei 2023 15:13 WIB
Jakarta, MI - Bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), Anies Baswedan menyebut pembangunan jalan nasional non-tol era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih panjang daripada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anies Baswedan menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer. Kata Anies 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang. Sementara pasa pemerintahan yang lalu, di zaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 kilometer atau 7,5 kali lipat. Kata Anies hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun selama Jokowi memimpin. Sedangkan pada era 10 tahun sebelumnya atau era SBY, 11.800 kilometer, 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini. Merespons hal ini, pihak Kementerian PUPR membenarkan bahwa data tersebut memang berasal dari BPS tentang Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan. Namun perlu diketahui bahwa tingkat kewenangan merupakan pembagian kewenangan penyelenggaraan jalan sesuai tingkat administratif (Jalan Nasional/Negara, Jalan Provinsi/ Kabupaten/ Kota) Kewenangan dapat berpindah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, dan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat dan juga sebaliknya, yang dilakukan secara reguler oleh Kementerian PUPR/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota setiap 5 tahun sekali melalui Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR/ SK Gubernur/ SK Bupati/Wali Kota. Adanya perubahan berupa penambahan panjang jalan tidak hanya karena adanya pembangunan jalan baru, tapi justru sebagian besar disebabkan adanya perubahan status jalan. Jalan provinsi/kabupaten/kota menjadi jalan nasional/negara, Jalan kabupaten/kota menjadi jalan provinsi dan adanya peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten/kota. "Oleh karena itu, pembangunan jalan pada periode 2004 sampai dengan 2014 sepanjang 144.825 km, yang terdiri dari 11.804 km jalan nasional, 13.403 km jalan provinsi, dan 119.618 km jalan kabupaten tidaklah benar," tulis Kementerian PUPR melalui situs Open Data Kementerian PUPR dan laman Badan Pusat Statistik (BPS) dikutip Monitor Indonesia, Rabu (24/5). "Demikian pula adanya pembangunan jalan sepanjang 19.293 km dari 2015-2020 juga tidak benar." Sebagai informasi, untuk periode 2004-2014, Kementerian PUPR mencatat bahwa, penambahan panjang jalan nasional sepanjang 11.804 km, sebetulnya perubahan status jalan provinsi/kabupaten/kota menjadi jalan nasional/negara. "Demikian pula untuk penambahan 13.403 km jalan provinsi adalah peningkatan status jalan dari 2004 sampai dengan 2014 yang berasal dari jalan kabupaten/kota," jelasnya. Selanjutnya untuk penambahan 119.618 km jalan kabupaten/kota, merupakan peningkatan status jalan desa. "Jadi kami sampaikan kembali, bahwa kita tidak dapat menyimpulkan adanya penambahan panjang jalan terjadi hanya karena pembangunan jalan baru, justru sebagian besar disebabkan adanya perubahan status jalan," demikian keterangan Kementerian PUPR. #Jalan Era SBY#Jokowi

Topik:

Jokowi PUPR Anies Baswedan SBY Jalan

Berita Sebelumnya

Intip kekayaan Alim Markus, Bos Besar Maspion Group yang Diperiksa KPK

Berita Selanjutnya

Butuh Rp 32 Triliun untuk Perbaikan Jalan Rusak

Berita Terkait

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

23 jam yang lalu

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB

Nasional
Presideb ke-7 RI, Joko Widodo (Foto: Ist)

Jokowi Akan Segera Bertemu Budi Arie Usai Terkena Reshuffle

13 September 2025 17:27 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo saat melantik enam baru menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Jokowi Juara 1 Cetak Menteri Terbanyak Terjerat Korupsi: SBY dan Megawati Kalah Jauh!

5 September 2025 16:01 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo (kanan) ditemani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Kiri) saat tiba di gelaran Festival Film Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).

Korupsi Chromebook: Kejagung Perlu Periksa Jokowi

5 September 2025 14:51 WIB

Hukum
Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum dari Direktur Utama PT Angels Products, Tony Wijaya. Foto: Dok MI/Istimewa

Hotman Paris: Seharusnya Jokowi Tersangka Korupsi Impor Gula!

28 Agustus 2025 01:30 WIB