May Day 2025: Pemerintah Respons Enam Tuntutan Buruh

Jakarta, MI - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025), menjadi momen penting bagi pemerintah untuk menegaskan komitmennya dalam merespon tuntutan buruh. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pemerintah akan mengakomodir berbagai tuntutan buruh, terutama terkait dengan mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK. Langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan lebih baik bagi pekerja yang terdampak PHK.

"Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK, kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK," kata Prasetyo saat menghadiri acara Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak ingin permasalahan PHK berdampak luas terhadap perekonomian negara. Karena itu, Pemerintah berupaya menanganinya mulai dari hulu.

"Karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin bermain diujung menangani ketika sudah PHK, kita tidak. Pengennya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa, nah maka disitu sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan," tuturnya.

Di samping upaya mitigasi PHK, Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah juga tengah berusaha menindaklanjuti berbagai tuntutan lain dari kalangan buruh yang tercantum dalam enam poin aspirasi pada peringatan May Day.

Enam tuntutan tersebut mencakup, penghapusan sistem outsourcing, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, realisasi upah layak Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi, dan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK)

"Tapi kalaupun ada di antara 6 tuntutan itu yang belum kita kerjakan oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari," tutup Prasetyo.