Dorong Energi Bersih, Rusli Habibie Minta Pemerintah Genjot Proyek EBT Nasional

Rizal Siregar
Rizal Siregar
Diperbarui 14 November 2025 16:37 WIB
Rusli Habibie (Dok. MI)
Rusli Habibie (Dok. MI)

Jakarta, MI - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Rusli Habibie, mendesak Pemerintah—khususnya Kementerian ESDM dan PLN—untuk bergerak lebih cepat dalam menjalankan agenda transisi energi nasional. 

Ia menegaskan bahwa arah kebijakan sudah sangat jelas dalam dokumen RUPTL 2025–2034, namun realisasi di lapangan masih berjalan lambat.

Rusli mengingatkan bahwa hingga saat ini sekitar 66 persen pasokan listrik nasional masih disokong oleh PLTU batu bara sebagai pembangkit baseload. Ketergantungan besar terhadap energi fosil tersebut dinilai berlawanan dengan komitmen Indonesia untuk mempercepat penggunaan energi bersih.

“Transisi energi ini tidak bisa lagi berjalan biasa-biasa saja. Kebijakannya sudah ada, tapi eksekusinya harus dipacu lebih agresif,” tegasnya.

Rusli menilai Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar untuk menggantikan batu bara sebagai energi baseload di masa depan. Ia menyoroti potensi panas bumi dan energi angin di Provinsi Gorontalo yang hingga kini masih minim pemanfaatan.

Menurutnya, panas bumi berpotensi menjadi tulang punggung pembangkit baseload karena mampu beroperasi stabil selama 24 jam. Namun, ia menekankan pentingnya formula harga keekonomian yang lebih kompetitif agar proyek panas bumi menarik bagi investor.

“Panas bumi bisa menjadi tulang punggung pembangkit baseload yang bersih. Tapi kita harus menemukan formula keekonomian yang tepat supaya proyeknya feasible dan tidak membebani masyarakat,” ujar Rusli.

Rusli juga menegaskan bahwa potensi energi bersih tidak hanya berada di Gorontalo, tetapi tersebar di berbagai wilayah seperti Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Karena itu, seluruh potensi tersebut harus diintegrasikan secara optimal untuk mengejar target bauran energi pada periode RUPTL 2029–2034.

Ia meminta Kementerian ESDM dan PLN untuk melakukan pemetaan ulang proyek EBT secara progresif, mempercepat perizinan, studi kelayakan, hingga konstruksi proyek.

“Jangan biarkan potensi besar di daerah hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan. Pemerintah harus menggerakkan ini dengan lebih serius,” tegas legislator asal Gorontalo tersebut.

Rusli berharap percepatan pengembangan EBT dapat memperkuat ketahanan energi nasional, membuka peluang investasi yang lebih luas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di daerah yang memiliki potensi energi bersih.

Topik:

transisi energi energi baru terbarukan RUPTL 2025–2034 Rusli Habibie DPR RI