Putuskan Kontrak PT GTI, Aktivis ini Samakan Keberanian Gubernur NTB dengan Presiden Jokowi

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 8 September 2021 16:57 WIB
Monitorindonesia.com - Kisruh pengelolaan aset daerah di Gili Trawangan, terkait keberadaan PT Gili Trawangan Indah (PT GTI), yang sudah dua dekade tak kunjung selesai, kini memasuki tahap final. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB), telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak produksi dengan PT GTI, dan akan menyerahkan aset daerah seluas 65 hektare dikelola oleh masyarakat lokal. Keberanian Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah memutus kontrak PT GTI, menurut aktivis kepemudaan asal NTB, Karman BM kepada wartawan di Mataram, NTB, Rabu (8/9/2021), bukan saja disambut baik oleh masyarakat Gili Trawangan, namun juga banyak diapresiasi dan menuai pujian publik. "Keberanian Gubernur NTB, Doktor Zul tidak memperpanjang kontrak dengan GTI, membuktikan kalaubeliau mendengarkan aspirasi publik, dan membuktikan keberpihakannya pada masyarakat dan daerah ini. Menurut saya karakter Doktor Zul ini sama seperti Bapak Presiden Joko Widodo," ujarnya. Bahkan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) ini menilai kalau keputusan Doktor Zul tersebut bukan putusan tiba-tiba dan tanpa dasar, melainkan telah melalui proses panjang selama berbulan-bulan. Bahkan ditahap-tahap awal, banyak pesimistik yang muncul karena Pemprov NTB sempat hendak memperpanjang kontrak dengan GTI melalui addendum pembaruan point kerjasama. "Namun akhirnya, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Gili Trawangan dan juga diskusi publik yang berkembang, Doktor Zul akhirnya memutus kontrak GTI," sebut Karman. Dia juga melihat style Doktor Zul memang pas sebagai pemimpin, keputusannya diambil setelah semua hal dipertimbangkan dengan matang. Salah satu alasan kontrak GTI tidak diperpanjang karena benefit untuk daerah sangat kecil selama ini dan ada dugaan diterlantarkan. Karman mengurai, Gubernur Zul juga turun dan melihat langsung kondisi Trawangan. Eksistensi masyarakat yang membangun usaha jasa pariwisata di Gili Trawangan selama ini lebih memberi kontribusi, setidaknya pada sektor kepariwisataan NTB. Efek domino untuk lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah pun lebih bisa dirasakan, ketimbang hasil kontrak dengan GTI. "Semangat Gubernur NTB ini saya lihat mirip semangat Presiden Jokowi ketika mengambil alih Freeport. Jadi lebih mengedepankan kepentingan daerah dan masyarakat. Mudah-mudahan setelah ini semua, maka nilai tambah bagi perkembangan di Gili Trawangan bisa tercapai," tambah dia lagi. Melanjutkan pernyataanya, Karman menyebut kalau keputusan Gubernur Zul untuk masalah Gili Trawangan ini menjadi episode final dari drama panjang sejak 1995 yang selama ini seolah tak bisa terurai oleh kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya. "Jadi, tidak salah jika keberanian beliau patut mendatan acungan jempol dan apresiasi positif oleh semua pihak, termasuk masyarakat di Gili Trawangan," pungkasnya. (Ery)

Topik:

kontrak pt gti

Berita Sebelumnya

Ketua DPD RI Minta Penarikan Pajak Pedagang Kecil di Kota Binjai Diusut Tuntas

Berita Selanjutnya

Polda Sumsel Bawa Pemberi Dana Hibah Fiktif Rp2 Triliun ke RSJ