KAMMI Gelar Aksi di Kantor DPRD Jember, Tuntutan Ini yang Disampaikan

Jember, MI - Aktivis yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jember menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Jember, Jawa Timur. Mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan berunjuk rasa menggunakan sepeda angin. "Seiring dengan kenaikan BBM jenis pertamax, maka jenis pertalite mengalami kelangkaan di sejumlah SPBU dan dapat dipastikan lambat laun dampak dari kenaikan BBM juga akan mempengaruhi inflasi secara umum," kata koordinator aksi Umar Abdul Aziz di Jember kepada wartawan, Sabtu (16/4). Selain BBM, kata dia, pemerintah juga menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen per 1 April 2022 yang akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. [caption id="attachment_423476" align="aligncenter" width="300"] Aksi demo KAMMI Jember. (Dok/MI)[/caption] "Padahal saat ini bangsa Indonesia tengah bergerak memulihkan perekonomian setelah dua tahun dihadapkan dengan situasi krisis akibat pandemi Covid-19," beber dia. Bila pemerintah tidak mampu mengantisipasi stabilitas harga bahan pokok, kata dia, maka dikhawatirkan akan terjadinya inflasi yang signifikan dan akan mempengaruhi pemulihan ekonomi. "Untuk itu, kami menolak kenaikan BBM dan PPN yang dinilai semakin menambah beban masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Pemerintah juga perlu membuat regulasi yang jelas terkait subsidi BBM," katanya. Persoalan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng masih mewarnai di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Jember yang hingga kini belum ada solusi selain digelarnya operasi pasar minyak goreng curah. "Kami minta pemerintah dan aparat kepolisian mengusut tuntas mafia minyak goreng dan membuat kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat," ujarnya. Pihaknya juga menolak wacana jabatan presiden tiga periode karena sesuai konstitusi jabatan presiden dibatasi dua periode karena untuk memperpanjang masa jabatan ataupun membuka peluang untuk penambahan periode kekuasaan secara mutlak berarti mengkhianati upaya perbaikan rakyat pada masa reformasi. "Sebagai organisasi yang lahir atas semangat reformasi maka KAMMI Jember juga menolak tegas segala upaya perubahan konstitusi, sehingga menolak perpanjangan jabatan presiden selama tiga periode," katanya. Sebelumnya berbagai elemen mahasiswa sudah berunjuk rasa dengan menyuarakan tuntutan serupa yakni BEM Se-Jember, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).