BKPSDM Kabupaten Probolinggo Bingung Akibat Rekomendasi KASN Disebut Tangguhkan Hasil Selter JPTP Sekda

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 2 Desember 2022 07:00 WIB
Probolinggo, MI - Proses seleksi terbuka (Selter) Sekretaris Daerah (Sekda) Probolinggo masih menjadi sorotan. Pasalnya, dari hasil informasi yang dihimpun, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan rekomendasi untuk menangguhkan tiga nama yang lolos tiga besar dalam proses selter tersebut. Bahkan, kabar yang berhembus, KASN berpandangan bahwa dalam proses tersebut, banyak masyarakat yang melapor bahwa pansel selter Sekda Kabupaten Probolinggo sarat pelanggaran. Sehingga, KASN menilai perlu menangguhkan hasil selter itu. "Informasi yang kami dapat dari sumber di lingkungan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Jatim, bahkan informasinya A1 jika rekomendasi KASN adalah menunda alias menangguhkan hasil Selter Sekda Kabupaten Probolinggo, setelah banyaknya laporan masyarakat yang menilai kinerja Pansel banyak melakukan pelanggaran," ujar Ketua LSM Garda Nusantara Syuhada, Jum'at (2/12). Dengan kabar tersebut, dirinya menilai bahwa seharusnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo bisa segera memberikan keterangan resminya kepada publik. "Kepala BKPSDM Kabupaten Probolinggo jangan diam, mereka harus bicara ke publik, jangan sampai masyarakat mencari jalan sendiri untuk menguak proses selter yang dari awal sudah penuh dengan pelanggaran ini," terang Syuhada. Lebih lanjut, bahwa proses penyelenggaraan Selter itu, menggunakan uang negara, yang sebagian besar juga berasal dari masyarakat. Sehingga menurutnya harus dipertanggungjawabkan, dan sudah sewajarnya jika masyarakat mendapat keterbukaan informasi yang transparan. "Itu menggunakan uang negara, uang rakyat, jadi apapun hasilnya harus dipertanggungjawabkan, katakan saja sejujurnya, rakyat jangan disuguhi dengan berita bobong, jika memang info yang kami dapat ini salah, bantah saja dengan data isi surat rekomendasi dari KASN yang sudah diterima Kepala BKPSDM," tegasnya. Sehingga akan menjadi sebuah tanda tanya besar. Yakni mengapa, Pansel beserta unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo yang terlibat dalam proses itu terkesan ngotot mempertahankan 3 orang ASN yang pernah diperiksa KPK untuk melanjutkan proses menjadi Sekda Probolinggo. "Masyarakat sudah tidak percaya dengan orang orang itu, kenapa mereka masih memaksakan diri, pemerintahan itu menjadi kuat apabila didukung oleh masyarakat, sekarang masyarakat sudah tidak percaya, lalu kenapa mereka memaksa. Memang mereka itu bekerja untuk siapa, mau jadi sekdanya rakyat atau sekdanya siapa?," pungkasnya. (MI/Yuli)

Topik:

BKPSDM Kabupaten Probolinggo

Berita Sebelumnya

Wali Kota Mojokerto Hadiri Road To Hakordia 2022 di Grahadi Pemprov Jatim

Berita Selanjutnya

Gempa Magnitudo 2,5 Guncang Cianjur Pagi Ini