Perusahaan Kualifikasi Kecil Menengah Mengaku Resah Tidak Kebagian Proyek

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 8 Maret 2023 00:49 WIB
Bekasi, MI - Direktur CV. Misael Yabes yang berdomisili di Jln. Kampung Sawah, Gang Sadar, No.48, Kel. Jatimurni, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, Marudut, meminta, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bekasi berlaku adil terhadap UKM dalam membagi kegiatan proyek yang jumlahnya 426 paket. Permintaan tersebut disampaikan Marudut melalui suratnya Nomor:002/SP-MY/II/2023, tertanggal 21 Februari 2023 kepada Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Asep Gunawan. Dalam suratnya yang ditembuskan kepada, Plt Walikota Bekasi, Kepala Inspektur I, Kepala Bidang DPKPP tersebut, Marudut menegaskan, sesuai pasal 1 ayat (6) UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, daerah diberi hak, wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya dalam bingkai NKRI. Pemerintah daerah kata Marudut wajib memperhatikan partisipasi masyarakat, peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, yang tujuannya bersama sama mendorong kemajuan daerahnya. Hal itu kata Marudut sesuai yang diamanatkan pasal 2 huruf (d) UU RI No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurut dia, penyelenggaraan negara yang baik adalah terciptanya transparansi, akuntabel untuk dapat dipertanggung-jawabkan. Namun lanjut Marudut, yang menjadi keresahan bagi pihak UKM di Kota Bekasi adalah sulitnya mendapat informasi dari pejabat-pejabat pemangku kebijakan di Kota Bekasi, khususnya di DPKPP. "Salah satu Kepala Bidang di DPKPP tersebut sangat susah ditemui. Saya sudah bulak balik ingin menemui yang bersangkutan yang disebut-sebut sebagai tukang bagi proyek, tetapi yang bersangkutan selalu tidak ada diruangannya," kata Marudut kepada Monitor Indonesia terlihat kesal, Selasa (7/3) sekira pukul 8.15 WIB sambil menyerahkan copy suratnya. Untuk DPKPP kata Marudut, transparansi atau keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur pada pasal 2 huruf (d) UU RI No.14 tahun 2008 tersebut ibarat panggang jauh dari api. Kata Marudut, untuk tahun anggaran 2023, pihaknya telah mengakses dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis Web Based (Web) pada Dinas PKPP, jumlah kegiatan dengan metode pemilihan penyedia pengadaan langsung, yakni, jasa konstruksi sebanyak 426 paket dengan alokasi anggaran Rp.39,103 Miliar. Namun keluh Marudut yang diamini rekanan kontraktor lainnya, pembagian paket-paket tersebut tidak jelas, sehingga puluhan UKM harus gigit jari. "Kami pengusaha kecil menengah juga memiliki hak yang sama dengan perusahaan sekaliber apa pun. Sama-sama berkewajiban bayar pajak, dan memperpanjang legalitas perusaan sebagaimana diamanatkan UU," kata Marudut. Untuk itu kata Marudut, pihaknya meminta Plt Kepala DPKPP Kota Bekasi untuk berlaku adil membagi paket kegiatan tersebut kepada UKM di Kota Bekasi. "Kontraktor nasional dengan grade 5, 6, 7 yang ikut lelang paket nilai Miliaran dan menang, justru merajai paket yang nilainya kecil dengan cara menentukan pelaksana Pemilihan Langsung (PL)," papar Marudut. Kata Marudut, seharusnya ada pemerataan terhadap perusahaan yang kualifikasinya kecil dan menengah untuk menjamin keberlangsungan usaha kecil yang pada umumnya lokal tersebut. Dengan demikian dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. "Namun faktanya, dapat dihitung jari perusahaan kualifikasi besar yang gradenya grade 5, 6, 7 yang merajai paket besar hingga kecil di Kota Bekasi. Ini sebenarnya yang perlu disikapi rekan-rekan wartawan. Kenapa terjadi ketimpangan," pinta Marudut. Kata Marudut, ada ketentuan Sisa Kemampuan Paket (SKP) membatasi 1 perusahaan hanya dapat mengerjakan 5 paket kegiatan dalam waktu yang bersamaan. "Tetapi mengapa di Kota Bekasi terindikasi ada "pengusaha" bisa mendapat puluhan bahkan ratusan paket dalam waktu bersamaan. Inilah yang membuat kami perusahaan kualifikasi kecil menengah (grade 4, 3, 2) bingung tidak habis pikir," kata Marudut mengakhiri. (M. Aritonang)   #Perusahaan Kualifikasi Kecil Menengah Mengaku Resah Tidak Kebagian Proyek

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Ridwan Kamil Minta RSUD Subang Ditegur Buntut Ibu Hamil Meninggal Dunia Usai Ditolak

Berita Selanjutnya

Ketua DPD RI Dukung BUMD PJL Jadi Pusat Pengolahan Limbah B3 

Berita Terkait

Hukum
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Foto: Dok MI)

Nah Lho! Di UU BUMN Baru, Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara!

41 menit yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siap Dipanggil KPK, Mahfud Md Bongkar Dugaan Korupsi Kereta Cepat!

48 menit yang lalu

Monitor Hukum
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Panjdaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Dok MI/KAI)

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

3 jam yang lalu

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

3 jam yang lalu

Nasional
Soleh Udin Al Ayubi (Foto: Istimewa)

Profil-Kekayaan Soleh Ayubi, Eks Wadirut Bio Farma yang Kini Direkrut sebagai Executive Advisor Hubungan dan Kerja Sama Internasional

3 jam yang lalu

Nasional
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun (Foto. Rizal Siregar)

Dukung Stimulus Ekonomi, Misbakhun: BLT Perkuat Daya Beli, Magang Nasional Siapkan SDM Unggul

4 jam yang lalu