DPR Desak Pemerintah Ungkap Transparansi Utang Kereta Cepat Whoosh

Jakarta, Mi - Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret dan transparan untuk menyelesaikan polemik utang proyek kereta cepat Whoosh Jakarta–Bandung.

 Proyek strategis nasional yang sebagian besar dibiayai oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) itu dinilai kian memprihatinkan karena membengkaknya biaya dan belum jelasnya skema pembayaran.

Imas menilai, situasi yang melingkupi proyek kereta cepat pertama di Indonesia tersebut berpotensi merusak reputasi bangsa jika tidak segera ditangani dengan serius.

“Kereta cepat Whoosh sejatinya simbol kemajuan teknologi yang membanggakan. Namun di balik itu ada tanggung jawab besar yang dipertaruhkan — nama baik Indonesia dan kredibilitas ekonomi kita,” ujar Imas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Berdasarkan data publik, total biaya proyek kereta cepat membengkak dari perkiraan awal sekitar US$6,07 miliar menjadi lebih dari US$7,2 miliar. Dari jumlah itu, sekitar US$4,5 miliar berasal dari pinjaman CDB, termasuk beban bunga yang kini tengah diajukan untuk restrukturisasi.

“Pemerintah harus memastikan proses restrukturisasi utang dengan pihak China dilakukan secara transparan dan profesional. Jangan sampai publik hanya tahu hasil akhirnya tanpa memahami proses, nilai, dan konsekuensinya terhadap keuangan negara,” tegas legislator Fraksi PKB itu.

Imas juga menyoroti rendahnya tingkat keterisian penumpang Whoosh yang jauh di bawah target awal. Kondisi ini, menurutnya, dapat memperburuk beban keuangan proyek serta mengancam keberlanjutan operasional ke depan.

“Jika manfaat sosial dan ekonominya tidak sebanding dengan polemik serta beban yang ditimbulkan, pemerintah jangan ragu mengambil langkah tegas. Negara tidak boleh terus menanggung proyek yang tidak efisien hanya demi gengsi,” lanjutnya.

Imas mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terhadap risiko jebakan utang atau debt trap diplomacy yang dialami sejumlah negara dalam proyek infrastruktur dengan China. “Banyak negara akhirnya terjerat karena tidak cermat mengelola pembiayaan. Indonesia tidak boleh mengulang kesalahan yang sama,” katanya.

Ia menegaskan, penyelesaian masalah utang proyek Whoosh harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. DPR, kata Imas, siap mendorong pembentukan tim audit independen serta restrukturisasi resmi melalui Keputusan Presiden untuk menjamin tata kelola yang baik.

“Yang terpenting sekarang bukan saling menyalahkan, tapi mencari solusi realistis dan terukur demi menjaga kehormatan dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia,” tutup Imas.