Kapolda Sultra Diminta Bertanggung Jawab Penembakan Gas Air Mata di Kampus UHO

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 17 Juni 2023 01:32 WIB
Kendari, MI - Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari kembali menggeruduk Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Jum'at (16/6) kemarin. Mereka meminta pertanggungjawaban Kapolda dan memprotes penembakan gas air mata oleh oknum polisi saat mengamankan massa aksi di wilayah kampus Universitas Halu Oleo (UHO) pada tanggal 12 Juni 2023. Jendral Lapangan, Risal menyatakan insiden dan sikap arogansi pihak kepolisian pada saat pengamanan aksi demonstrasi yang dilakukan pada 12 Juni 2023 sangat merugikan masyarakat. Tak hanya itu tembakan gas air mata juga sampai menjalar di lingkup pendidikan kampus Universitas Halu Oleo (UHO) hingga mengganggu aktivitas mahasiswa yang melakukan pembelajaran. "Harusnya pihak kepolisian bisa melakukan pendekatan humanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik dan benar pada saat melakukan pengamanan dalam membubarkan massa aksi," tegasnya. Olehnya itu meminta kepada Kapolda Sultra untuk mengevaluasi jajaran kepolisian atas insiden yang terjadi. Penembakan gas air mata sangat brutal kedalam kampus yang mengakibatkan kerugian mahasiswa yang sedang melangsungkan aktivitas. Apa lagi berdasarkan Perkapolri nomor 9 tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum dan Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Perkapolri 9/2008 bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan Pasal 13 Perkapolri 9/2008, berikut ini yang perlu menjadi dasar penanganan massa aksi bagi aparat keamanan yaitu melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan. Sementara Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya mengutuk keras tindakan represif dan arogansi aparat kepolisian yang sangat merugikan mahasiswa dan masyarakat. "Kampus tidak terlibat sama sekali dalam aksi unjuk rasa malah mendapatkan konsekuensi dan imbasnya. Kita sangat menyayangkan proses pengamanan yang di lakukan sampai membias kepada masyarakat yang bermukim di depan kampus Universitas Halu Oleo, terlebih lagi mahasiswa baru yang sedang melakukan pemeriksaan kesehatan semua harus merasakan perih dan sesak napas," ujarnya. Ia juga mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara untuk mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penanganan dan pengendalian demonstran yang membabi buta dan represif. Sementara itu Propam Polda Sultra yang menangani pengaduan, Nasar meminta kepada mahasiswa untuk membuat laporan secara resmi. Adapun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP dan merugikan masyarakat di masukan dan pernyataan. "Kami akan evaluasi berdasarkan laporan dan tuntutan mahasiswa," katanya.

Topik:

Polri Gas Air Mata gmni polda sultra Universitas Halu Oleo Kapolda Sultra Propam Polda Sultra

Berita Sebelumnya

Plt Wali Kota Bekasi Turun Langsung Atasi Tumpukan Sampah Liar di Pemukiman Warga

Berita Selanjutnya

Memalukan! Jelang Pembukaan PRSU Genset Meledak dan Terbakar

Berita Terkait

Nasional
Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo (Foto: Istimewa)

Pesan Prabowo ke Kapolri: Berantas Narkoba, Penyelundupan dan Judi Online!

18 jam yang lalu

Nasional
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan Layar)

Prabowo Apresiasi Keberhasilan Polri Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika

18 jam yang lalu

Hukum
Ilustrasi - Polisi (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Gawat! Banyak Polisi Terpapar Radikal dan LGBT

28 Oktober 2025 23:56 WIB

Ragam
La Dini, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Halu Oleo (UHO) (Foto: Dok MI/Pribadi)

Pejuang Toga

22 Oktober 2025 19:29 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB