Kena Tegur SKK Migas soal Kebocoran Pipa GS Zamrud-Minas, PT Bumi Siak Pusako Rugikan Negara Hampir Rp 1 Triliun!

Siak, MI - Kerugian negara dan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Siak, Provinsi Riau diperkirakan hampir mendekati Rp 1 triliun akibat daripada kebocoran dan high pressure system pipa GS Zamrud - Minas beberapa bulan lalu.

Parahnya, sampai pada hari ini penanganan permasalahan tersebut tak kunjung diselesaikan PT Bumi Siak Pusako (BSP). 

Anggota DPRD Provinsi Riau, Sugianto, dalam sebuah wawancara pada beberapa hari lalu mengatakan, bahwa 1 hari saja tidak beroperasi PT BSP akan rugi Rp 10 miliar. 

Hal itu akibat dari tidak selesainya permasalahan penanganan terhadap bekunya minyak mentah pada sejumlah pipa di lapangan serta kebocoran yang terjadi. 

Buktinya, PT BSP sudah mendapat teguran ke 2 dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). "Per hari ini  memprihatinkan sekali, minyak yang dikelola PT. BSP pada beku, perhari saja sudah rugikan Negara dan Pemerintah Daerah Rp10 M, sekarang sudah hari ke 90 artinya sudah 900 M," kata Sugianto.

Pun, bakal calon Bupati Siak, tahun 2024 ini menilai, Pemda Siak kurang serius mengurus dan mengawasi BUMD yang mengelola di sektor Migas tersebut.

"Pemda Siak membiarkan kepercayaan pemerintah pusat untuk mengelola Sumber Daya Alam di Sektor Migas namanya BUMD PT.BSP. Hal itu tentunya karena kurang diurus Kepala Daerah terhadap kondisi yang terjadi saat ini, karena itu merupakan Aset Daerah maka Pemda Kabupaten Siak harus andil dan terlibat dengan serius".

"Jangan sampai melihat ketidakmampuan PT BSP menangani masalah ini, akan berakibat pula diambil alih pusat nantinya," tambahnya.

Dibayar mahal, tapi tak mampu mengatasi
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Rakyat Indonesia Kabupaten Siak (Forkorindo), Syahnurdin sangat prihatin atas tidak mampunya PT. BSP menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan dia menilai rekanan kontraktor yang ditunjuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tidak cakap dan handal.

Bagaimana tidak, sampai hari ini permasalahan kebekuan minyak tersebut tidak juga teratasi dan diprediksi merugikan Pemda Siak dan negara hampir Rp 1 triliun.

"Beginilah sistem kerjanya, diduga tidak profesional dan serius menangani masalah kebocoran dan High Pressure System pipa GS Zamrud - Minas ini, maka akan dipastikan PAD Kabupaten Siak akan menurun," ujarnya kepada wartawan, Senin (10/6/2024).

Menurutnya, hal ini bukan masalah main-main, apa gunanya para petinggi PT BSP dibayar mahal apabila mengatasi permasalahan teknis di lapangan saja tak cakap dan handal serta tidak mempunyai planning yang matang.

"Kami sebagai masyarakat Siak, sangat prihatin ya, terhadap kondisi PT BSP saat ini mengenai masalah teknis yang terjadi di lapangan, apalagi ini berkaitan dengan PAD Kabupaten Siak ke depannya," tegasnya.

"Karena Hasil Minyak Bumi inilah sebenarnya sumber penghasil terbesar utama untuk APBD Kabupaten Siak," imbuhnya.

Untuk diketahui, salah satu teguran yang disampaikan kepada PT. BSP terkait dengan penanganan high pressure pada pipa salur (Shipping Line) yang menyalurkan minyak produksi PT BSP dari GS Zamrud-NBS Minas yang terjadi sejak 2 Maret 2024 lalu, masih belum dapat terselesaikan. 

Akibatnya, terjadi kondisi top tank di GS Zamrud sehingga dilakukan penutupan sumur sejak 4 Maret 2024 sampai sekarang, dan LPO sudah mendekati 500 MB atau hampir 40 juta USD, serta terus bertambah hingga waktu yang belum dapat dipastikan.

Terkait hal tersebut SKK Migas meminta PT BSP salah satu isinya adalah PT BSP harus menggunakan jasa pihak konsultan ketiga yang memiliki Expertise di bidang Flow Assurance, yang sudah pernah menyelesaikan permasalahan sejenis di PHR atau KKKS lain. 

Dan Segera melakukan penanganan yang lebih aggressive, karena sudah kondisi 5 titik-titik yang diduga terdapat hard congeal (Membeku).

Adapun pihak manajemen PT BSP belum memberikan keterangan soal kasus ini.