Musrenbang RPJMD Kota Blitar: Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan dan Layanan Publik

Blitar, – Pemerintah Kota Blitar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 pada Jumat (2/5/2025) malam di Balaikota Koesoema Wicitra.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, yang akrab disapa Mas Ibbin. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan jangka menengah demi mewujudkan kemajuan Kota Blitar secara menyeluruh.

“Musrenbang ini bukan sekadar formalitas, tetapi forum strategis untuk menampung aspirasi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan warga,” ujar Mas Ibbin.

Turut hadir dalam forum ini antara lain perwakilan Bappenas RI, Kepala Bakorwil Malang, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah unsur Forkopimda. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Blitar, Kharisa Riski Umami, dan Sekretaris Daerah Priyo Suhartono juga mendampingi Wali Kota selama acara berlangsung.

Dalam pemaparannya, Mas Ibbin menjelaskan bahwa RPJMD 2025–2029 akan difokuskan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, optimalisasi layanan publik, serta penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, penyusunan arah kebijakan pembangunan ini harus inklusif dan berbasis aspirasi warga.

“Meskipun RPJMD disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah, saya ingin dokumen ini juga menjadi cerminan dari harapan seluruh masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk ikut ambil bagian dalam proses pembangunan daerah. 

“Jangan pernah bosan memberikan masukan demi kemajuan Kota Blitar. Ini saatnya kita wujudkan Blitar Baru sebagai kota masa depan,” pungkasnya.

Forum Musrenbang RPJMD kali ini merupakan sesi konsultasi publik kedua yang digelar Pemkot Blitar. Pemerintah berharap, dengan sinergi antara pemangku kepentingan dan masyarakat, tercipta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan warga. (JK/ADV/Kominfo Kota)