Tudingan Partai Demokrat Diobok-obok Pemerintah Dinilai Tak Berdasar

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 11 Februari 2021 22:00 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Komunikolog Indonesia Emrus Sihombing berpendapat bahwa tudingan kepada pemerintah yang mengobok-obok Partai Demokrat tak berdasar. Munculnya nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai dalang upaya kudeta kepemimpinan AHY taka da keterkaitan dengan pemerintah. “Biar bagaimanapun orang-orang dalam pemerintah ini tak lepas dari seorang individu yang punya kehendak bebas. Jadi tidak bisa serta merta menghubungkannya kepada pemerintahan Jokowi," kata Emrus kepada monitorindonesia.com, Kamis (11/2/2021). Menurutnya, tudingan Demokrat ke pemerintah tak berdasar apalagi jika mengumbar konflik internal Partai Demokrat ke publik. Emrus mengatakan, persoalan-persoalan internal partai politik seharusnya diselesaikan di internal. Bila mengumbar persoalan internal partai ke publik hanya akan membuat artai tersebut tidak bagus di mata public. “Kalau di internal partai itu kuat saya kira gangguan dari luar justru memperkuat. Jadi tak perlu mengumbar ke public persolaan internal partai," tandas Emrus. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa Partai Demokrat sudah mempunyai langkah untuk memperkuat solidaritas partai. “Banyak hal yang telah dan akan terus Partai Demokrat lakukan secara internal dibawah kepemimpinan langsung Ketua Umum AHY untuk memperkuat solidaritas partai kami. Setelah kejadian ini, semua kader justru semakin solid dan bersatu melawan musuh bersama, yaitu siapapun yang akan merampas kepemimpinan Partai Demokrat yang sah,” ujar Herzaky, Selasa (9/02/2021). Herzaky juga mengatakan, sebanyak 34 DPD pengurus Partai Demokrat tingkat provinsi melakukan apel loyalitas setiap hari dan mempublikasikan kegiatan tersebut melalui media massa ataupun media sosial. “Para pengurus di berbagai tingkatan, setiap harinya menggelar apel loyalitas di daerahnya masing-masing atau inisiatif sendiri. Mereka kemudian mempublikasikan kegiatan mereka ini kepada publik melalui media massa ataupun media sosial. Tercatat 34 DPD (pengurus tingkat provinsi) se-Indonesia, telah melakukannya, ungkapnya.[H-14]  

Topik:

Kudeta Partai Demokrat

Berita Sebelumnya

Polri Minta Masyarakat Jangan Berspekulasi Penyebab Kematian Ustadz Maaher

Berita Selanjutnya

UMKM Bakal Dapat Ikut Tender Pemerintah Hingga Rp 15 M