DPR Dorong Pemerintah Indonesia Jaga Rekonsiliasi Damai di Afganistan

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 19 Agustus 2021 21:41 WIB
Monitorindonesia.com - Taliban berhasil merebut pemerintahan Afghanistan setelah perang selama dua dekade melawan pasukan pemerintah yang di dukung oleh militer Amerika Serikat (AS) dan NATO. Kondisi menjadi tidak menentu khususnya bagi warga negara asing, walaupun Taliban telah menyatakan tidak akan mengganggu WNA salah satunya yang berasal dari Indonesia. Menanggapi situasi terkini dari Afganistan, anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan saat ini prioritas pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Luar Negeri yaitu memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI). "Sejumlah WNI berada di sana, baik yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun yang sedang bekerja di Afganistan secara umum. Keselamatan mereka harus jadi perhatian dari pemerintah. Walaupun ada jaminan keamanan dari Taliban namun seperti adigium peluru tidak punya mata, harus di waspadai dan di pantau perkembangan WNI, bila perlu dan memungkinkan segera dilakukan evakuasi," ujar Sukamta kepada Monitorindonesia.com, Kamis (19/8/2021). Sementara itu mengenai peran Indonesia dalam politik luar negeri bebas aktif, akhir perang antara Taliban dengan pemerintahan Afganistan yang di dukung oleh Amerika Serikat dan NATO menyisakan banyak masalah. Perang telah merenggut puluhan ribu nyawa rakyat dan tentara, ratusan ribu pengungsi, kerusakan infrastruktur, hancurnya ekonomi, sosial dan pendidikan rakyat Afganistan. "Sebagai penguasa Afganistan saat ini, Taliban harus bertanggung jawab dengan membangun Afganistan kembali secara damai. Pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Luar Negeri perlu untuk berperan aktif dalam rekonsiliasi damai di Afganistan," katanya. Politisi asal Yogjakarta itu menambahkan, Indonesia memiliki hubungan baik dengan Afganistan, termasuk Taliban di dalamnya, yang kini menguasai Afganistan. Peran-peran strategis Indonesia di masa lalu menjadi modal saat ini untuk lebih berperan lebih aktif dalam upaya rekonsiliasi damai, membangunan kembali Afganistan. Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS ini meminta pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB bersama masyarakat Internasional untuk mendorong Taliban agar tidak lagi menjadikan Afghanistan sebagai tempat berlindung kelompok-kelompok teroris seperti Al Qaeda dan ISIS. "Perang terhadap terorisme global melawan ISIS , Al Qaeda dan kelompok terorisme lainnya harus dilakukan oleh pemerintah Afganistan yang dipimpin oleh Taliban. Hal ini dilakukan agar tidak terulang perang panjang yang merugikan rakyat Afganistan," tegasnya. Selain itu, Sukamta meminta pemerintah Indonesia harus mendorong supaya Taliban lebih inklusif, akomodatif, serta moderat sehingga bisa mengakomodir kepentingan dari berbagai pihak, termasuk kaum perempuan untuk bersama membangun Afganistan." Sebagai penguasa Afganistan saat ini Taliban memiliki tanggung jawab membawa Afganistan dari kehancuran akibat perang menjadi negara yang bisa kembali menjadi negara normal. Proses pembangunan kembali Afganistan harus melibatkan semua pihak yang ingin membangun Afganistan, berlangsung secara damai dan moderat. "Indonesia dan dunia internasional bisa ikut terlibat dan terus mendorong pembangunan kembali di Afganistan," sebut doktor lulusan Inggris ini. Terkait dengan pengakuan Taliban sebagai pemimpin resmi di Afganistan, pemerintah Indonesia harus segera menentukan sikap dengan memperhatikan situasi dan komunikasi dengan Taliban. Parameter-parameter pengakuan secara di fakto dan de yure bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melihat sikap kebijakan Taliban. Keseriusan Taliban dalam melindungi warga negara asing dan mengurus rakyatnya bisa menjadi syarat pengakuan Indonesia bahkan dunia internasional untuk legitimasi kepemimpinan Taliban di Afganistan. Wakil Ketua Bidang Politik Hukum Dan Keamanan FPKS DPR RI secara khusus juga menyoroti masalah di luar negeri Afganistan yang terkait langsung dengan Indonesia. Saat ini ada 2,7 juta pengungsi Afganistan tersebar di berbagai negara salah satunya Indonesia. Lebih dari 8.000 pengungsi Afganistan bertahun-tahun berada di Indonesia menyebabkan berbagai masalah terjadi. Maka, peran Indonesia dan keseriusan dari Taliban dalam membangun kembali Afganistan di uji dalam penyelesaian masalah pengungsi ini. Sukamta menambahkan, sudah bertahun-tahun 8.000an pengungsi Afganistan tinggal sementara di Indonesia. Mirisnya dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan angka bunuh diri dari para pengungsi ini. "Kami F-PKS DPR RI dalam isu pengungsi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi Pengungsi agar Indonesia menjadi bagian dari penyelesaian masalah pengungsi dunia," katanya. Saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.[Lin]

Topik:

Afganistan Taliban

Berita Sebelumnya

Habib Aboebakar: Tidak Tepat Bahas Amandemen UUD 1945 Saat Rakyat Susah Akibat Pandemi Covid-19

Berita Selanjutnya

Ketua DPR Ajak Pemuda Muhammadiyah Gelorakan Semangat Gotong Royong Atasi Pandemi