Jelang Ramadhan Harga Gula Merangkak Naik, DPR Minta Pemerintah Lakukan Upaya Serius

Monitorindonesia.com - Jelang bulan Ramadhan sejumlah bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga, yakni minyak goreng dan gula pasir. Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan upaya serius dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok utamanya gula. Untuk itu, Darmadi menyarankan agar Kemendag menyiapkan langkah antisipatif dalam menyikapi soal gula ini. "Kemendag harus buat contigency plan (rencana cadangan). Jangan sampai kasus gula seperti minyak goreng nantinya. Early warning (antisipasi dini) system harus dijalankan," saran Bendahara Megawati Institute itu kepada wartawan, Minggu (20/03/2022). Darmadi juga mewanti-wanti agar pemerintah dalam hal ini Kemendag punya keberanian dalam menerapkan aturan dan tidak lagi tunduk pada kemauan para mafia khususnya mafia di sektor gula ini. "Berbagai langkah dilakukan para mafia gula untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Disinilah Kemendag mesti bersikap tegas jangan lagi mau di dikte kemauan mereka apalagi tunduk. HET ini naik kan tentu saja ada gerilya yang cukup masif dari para mafia gula yang menekan," tegas Politikus PDIP itu. Darmadi juga mengingatkan, dengan banyaknya harga gula yang naik, maka acuan harga tertinggi gula tidak boleh di naikkan. "Masalahnya akan sangat membebani masyarakat banyak kalau harga acuan atau HET dinaikkan," tandasnya. Darmadi juga memahami di satu sisi jika HET tetap pada acuan sekarang maka ada resiko yang harus ditanggung para petani tebu. Di mana biaya produksi dan penjualan tidak seimbang. "Namun hal itu bisa diimbangi kalau pemerintah memberikan insentif berupa subsidi kepada petani. Subsidi bisa diberikan jika harga acuan di bawah harga pokok penjualan (HPP). Dari mana subsidi itu? Pakai pungutan Levy (pungutan impor) gula yang diterapkan pemerintah ke para pengusaha sebesar Rp500 itu. Nah hasil Levy itu kan kalau dikalikan stok gula 4.5 juta ton bisa dapat Rp2.25 T. Dana 2.25 T inilah nantinya untuk biaya subsidi petani. Saya kira itu jalan keluarnya, masyarakat happy, petani pun happy," tandasnya. Terakhir, Darmadi juga menyarankan agar produktivitas para petani tebu ditingkatkan. Tentu saja dengan daya dukung yang memadai dari pemerintah. Mulai dari sisi regulasi maupun insentif berupa subsidi. "Potensinya cukup besar ketika para petani tebu kita kalau produktivitasnya meningkat, jadi HPP mesti dibarengi dorongan peningkatan produktivitasnya. Berdasarkan grafik data analisis usaha tani tebu rakyat dari PTPN yang saya miliki, untuk hasil produksi 8 ton gula saja, para petani kita bisa meraup keuntungan lumayan besar, hitungan saya sampai Rp25 juta keuntungan per 8 ton," ungkapnya. (Aswan)