Presiden Tegur Menteri Budi Gunadi, Syahrul Yassin, dan Erick Thohir

Monitorindonesia.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para pembantunya terkait dengan produk impor yang jumlahnya cukup tinggi yang digunakan oleh instansi pemerintah. Teguran itu dilontarkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut Presiden, barang-barang impor yang digunakan untuk kegiatan operasional di kementerian sudah semuanya bisa diproduksi di dalam negeri. Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo sangat setuju teguran yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi terhadap pembantunya khususnya untuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Rahmad Handoyo mengaku heran kepada Kementerian Kesehatan masih impor alat kesehatan, padahal Jokowi sudah mengeluarkan instruksi percepatan industri farmasi. Namun implementasinya masih lamban. "Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden benar adanya ya. Kurang apa Presiden sudah membuat Inpres nomor 6/2016 tentang percepatan industri farmasi. Di situ jelas tugasnya ya, ada Kementerian Kesehatan seperti apa, perindustrian seperti apa, kementerian keuangan seperti apa," kata Rahmad kepada wartawan, Jumat (25/3/2022). Rahmad Handoyo menambahkan, bahwa Indonesia itu sebenarnya masih jadi surganya impor alkes juga obat-obatan namun dalam implementasinya masih lamban. Hal inilah kata Rahmad Handoyo seharusnya jadi perhatian serius oleh Kementerian Kesehatan. "Namun, rasanya kok implementasi dan kewibawaan inves itu kan masih lamban sekali. Ingat, Indonesia masih jadi surganya impor alkes dan obat-obatan. Ini menjadi keprihatinan kita bersama," tegasnya. Rahmad Handoyo melanjutkan bahwa, Komisi IX DPR sudah meminta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin untuk mendorong 80 persen alat kesehatan dan obat-obatan diproduksi di dalam negeri. Namun, sampai saat ini hasilnya hasilnya masih nol besar. "Ingat, sekali lagi 90 persen masih tergantung impor ya alkes dan obat-obatan. Sedangkan Komisi IX selalu menyampaikan dan mendorong dengan Kemenkes membuat kesimpulan untuk tahun 2022 ini, 2021 kemarin, paling enggak 80 persen produk anak negeri dibeli, tapi ternyata apa masih 0 hasilnya," jelas Rahmad. Menurut Rahmad, sudah seharusnya di tengah pandemi Covid-19 ini, Indonesia bisa berdikari untuk produksi alat kesehatan dan obat. "Mestinya, pandemi ini jadi momentum kita untuk berdikari, berdaulat di alkes, industri farmasi. Ketahanan kesehatan kita juga semakin kuat. Namun nampaknya masih menjadi aturan, kebijakan yang belum memberikan afirmasi kepada produksi dalam negeri," tegasnya. Rahmad berharap ada kebijakan afirmasi melalui APBN untuk rumah sakit yang menggunakan produk dalam negeri. Untuk itu harus ada keberpihakan, harus ada afirmasi dari uang rakyat APBN terutama RS yang menggunakan produk dalam negeri. Juga kita dorong pada RS-RS itu untuk menggunakan produksi industri dalam negeri," ujarnya. Politikus PDIP ini meminta sebaiknya teguran Presiden Jokowi jadi momentum untuk berbenah dan membangkitkan produksi alat kesehatan dalam negeri. Saatnya rumah sakit di Indonesia menggunakan produk dalam negeri. "Pada akhirnya industri farmasi sudah ada pun ternyata tidak ada afirmasi keberpihakan terhadap produksi dalam negeri, kan sayang. Industrinya sudah ada, industrinya sudah mampu ternyata lebih suka mencintai membeli produk luar negeri," ujar Rahmad. "Untuk itu saya kira momentum yang baik ini kemarahan presiden untuk membangkitkan produksi dalam negeri," pungkasnya. (Aswan)