Benny Ramdhani Minta Izin "Libas" Lawan Politik Jokowi, Pengamat: Provokatif dan Cari Muka!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 29 November 2022 15:39 WIB
Jakarta, MI - Pengamat Politik Fernando Emas, menilai pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani yang meminta izin tempur untuk melawan oposisi kepada Presiden Jokowi yang kini menjadi kontroversi untuk mencari muka dan sebagai provokatif. Padahal, banyak persoalan-persoalan pekerja migran yang seharusnya menjadi perhatian Benny Ramdhani selaku Kepala BP2MI, seperti persoalan buruh migran yang mengalami penganiayaan majikan dan pengiriman buruh migran yang tidak prosedural. "Pernyataan Benny dihadapan Jokowi tidaklah tepat karena dianggap sebagai pernyataan yang provokatif dan pernyataan seperti "cari muka" kepada Jokowi," kata Fernando kepada Monitor Indonesia, Selasa (29/11). Menurut Fernando, harus dijelaskan dan diklarifikasi apa maksud dan tujuannya Benny Ramdhani berkata seperti itu. Siapa musuh yang di maksud ? Apakah yang mengkritik Presiden Jokowi dianggap musuh? "Apakah pantas seorang Kepala BP2MI melontarkan ide dan kata-kata teesebut ? Apakah sekelas Benny Ramdhani juga merupakan bagian dari Buzzer yang selalu membuat isu-isu provokatif dan cenderung SARA," tegas Fernando. Untuk itu, sebaiknya Presiden Jokowi mencopot Benny Ramdhani dari posisi Kepala BP2MI. Karena, kata Fernando, bisa saja pernyataannya tersebut sebagai bentuk menutupi ketidakmampuan mengurusi dan memberikan perlindungan bagi para pekerja migran. Apalagi, tambah Fernando, pada masa Benny memimpin BP2MI, ada beberapa upaya menggagalkan pengiriman pekerja migran yang tidak prosedural oleh lembaga bentukan masyarakat seperti P2MIProjo, bukan oleh Badan yang dipimpin Benny. "Tentunya yang dilakukan oleh P2MIProjo salah satu bentuk kegagalan Benny memimpin BP2MI dan sangat memalukan," ungkapnya. "Sebaiknya fokus saja mengurusi tugasnya sebagai Kepala BP2MI daripada mengurusi yang bukan tugasnya bahkan cenderung memecah belah sesama anak bangsa," imbuhnya. Sebelumnya, Benny telah merespons beredarnya video viral yang memperlihatkan dirinya meminta izin tempur kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Benny menyebut video yang beredar tak memperlihatkan keseluruhan pembicaraan secara utuh. Ia mengatakan potongan video diambil di sela acara relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK). Acara di GBK berlangsung Sabtu (26/11) kemarin. Dia mengatakan percakapan dirinya dengan Presiden Jokowi tak dilakukan secara tertutup. "Jadi itu bukan acara tertutup tapi saya yakin video itu adalah video yang tidak utuh, kalau utuh kan seharusnya keseluruhan dong, dari mulai pertama sampai selesai kurang lebih 40 menit. Harusnya, dimuat secara utuh dan yang menyampaikan aspirasi, pandangan masalah, saran, usul, kepada presiden kan tidak hanya saya," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (28/11). Benny menyebut di pemerintahan Jokowi mungkin ada hal yang kurang. Namun, kata dia, masih ada tindakan yang terlewatkan sehingga berujung pada serangan. "Yang kita soroti dalam perjalanan kebangsaan ini, ini sudah bukan kritik, lihat cara-cara yang mereka lakukan selama ini upaya untuk mendelegitimasi, menjatuhkan pemerintahan. Selalu dengan pola yang sama penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antarsuku dan agama, berita-berita hoax bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, presiden, ibu negara," kata Benny. "Ini kan terus berulang, ini menjadi mesin mematikan yang terus diproduksi, yang kami menangkap ini tidak lepas dari dendam politik yang diformalin pasca Pilpres 2019," tambahnya.

Topik:

BP2MI Benny Ramdhani

Berita Sebelumnya

Komisi V DPR Apresiasi Kinerja Mendes PDTT Soal Penggunaan Anggaran APBN 2022

Berita Selanjutnya

Kehadiran Presiden Jokowi pada Acara Relawan Menunjukkan Wacana Tiga Periode Masa Jabatan Belum Redup

Berita Terkait

Nasional
PMI yang dideportasi dari Arab Saudi akhirnya tiba di tanah air dan disambut KemenP2MI (Dok.MI)

Pemerintah Pulangkan 124 PMI dari Arab Saudi, Termasuk Anak-anak dan Penderita Stroke

16 April 2025 18:49 WIB

Nasional
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. (Dok. MI)

Kaji Usulan DPR, Menteri Karding: Penghapusan BP2MI Perlu Ditimbang Untung Ruginya

6 Maret 2025 21:40 WIB

Nasional
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding (Foto: Repro)

Ubah Narasi, Pemerintah Minta Tagar Kabur Aja Dulu Diganti Jadi Ayo Bekerja di Luar Negeri

19 Februari 2025 12:49 WIB