Soroti Bentrokan Berdarah di Morowali, FPKS Desak Pemerintah Cabut Izin PT GNI

Jakarta, MI- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di DPR RI mendesak pemerintah mengevaluasi izin operasional PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) menyusul terjadinya bentrok antarkelompok karyawan, Sabtu (14/1). Tak hanya itu, FPKS juga meminta Pemerintah mengambil tindakan tegas kepada PT. GNI karena lalai menjamin keamanan, keselamatan kerja karyawan, sehingga terjadi kebakaran tungku smelter yang menewaskan dua orang pekerja. "Jangan menganggap remeh bentrok yang menewaskan dua orang karyawan tersebut. Karena bisa jadi hal tersebut dipicu oleh masalah yang lebih mendasar," kata Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, Senin (16/1/2023). Menurut Mulyanto, bentrok tersebut bukan semata-mata karena salah paham antarkelompok pekerja. Apalagi bentrok ini terjadi setelah terjadi insiden kebakaran dan mogok kerja pegawai. "Pemerintah harus tegas dan adil menyikapi bentrok berdarah ini. Hukum harus ditegakkan agar semua pihak mendapat keadilan sebagaimana mestinya," tegas Politikus PKS itu. Karena itu, Mulyanto mendesak pemerintah mencabut Izin operasi smelter PT. GNI, kemudian dilakukan “audit teknologi”, bukan hanya terkait soal K3. "Yang juga kita khawatirkan adalah pabrik ini mengadopsi sistem teknologi usang; komponen peralatan yang berkualitas rendah; serta manajemen teknologi yang beresiko tinggi dan membahayakan bagi pekerja dan masyarakat," tandasnya. Lebih lanjut Mulyanto menegaskan, bila hal di atas terbukti maka pihak manajemen PT. GNI lalai menjamin keamanan dan keselamatan kerja karyawan. "Karenanya sudah sepatutnya pemerintah mencabut izin usaha perusahaan tersebut secara permanen," tegas Mulyanto.