Anggap Program Food Estate Jokowi Gagal, Komisi IV DPR Wacanakan Opsi Pansus

Jakarta, MI- Komisi IV DPR RI menganggap proyek lumbung pangan pemerintahan Jokowi berjalan tidak maksimal alias gagal. Menyikapi kondisi demikian, Komisi IV DPR pun berinisiasi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki program pengembangan food estate di berbagai daerah di Indonesia. Ketua Komisi IV DPR Sudin mengungkapkan, meski sudah ada Panitia Kerja (Panja) untuk proyek lumbung pangan nasional, yang tersebar di Kalimantan, Sumatra, NTT, dan Papua namun instrumen itu belum memadai. "Hal yang perlu diperhatian, masih adanya temuan BPK di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dapat diartikan masih ada program dan kegiatan bermasalah. Bahkan ada yang gagal dan tidak mencapai target. Contohnya food estate di beberapa tempat," kata Sudin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Senin (16/1/2023). "Kami Komisi IV sudah menyiapkan Panja Food Estate. Bahkan, beberapa teman-teman mengusulkan dibikin Pansus. Karena di situ banyak data palsu," tambah Sudin. Menurutnya, evaluasi menyeluruh atas kinerja Kementan saat ini urgen untuk dilakukan. Tak hanya itu, Sudin juga mengkritisi akurasi data produksi pertanian yang tak sinkron. Hal itu, kata dia, bisa dilihat dari ketidakmampuan pemerintah memenuhi kebutuhan di dalam negeri sehingga harus impor. "Tahun ini tahun keempat kerja Menteri Pertanian. Pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik. Bahkan di beberapa kesempatan keadaan makin memburuk, salah satu indikasinya impor beras," sindir Sudin. "Komisi IV meminta pembenahan data produksi dan stok beras. Untuk kepentingan kebijakan pangan nasional," tambahnya. Tak hanya food estate dan data produksi pertanian, Sudin juga menilai, kebijakan bidang pertanian lainnya tak berefek langsung terhadap petani. Dan, hanya fokus pada penyerapan anggaran, bukan memacu produksi pertanian nasional. "Perjalanan dinas yang melibatkan banyak pegawai agar dikurangi," tandas Sudin.