Tak Ingin Efek Bentrokan di PT GNI Ganggu Iklim Investasi RI, DPR Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan

Jakarta, MI- Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta pemerintah pusat turun tangan menangani bentrok yang terjadi di industri pengolahan nikel PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI), Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah (Sulteng) yang menewaskan dua pekerja. Handoyo menekankan, pentingnya langkah pemerintah pusat untuk turun tangan guna mencegah dampak negatif kepada iklim investasi RI akibat bentrok yang terjadi di PT GNI tersebut. “Pemerintah pusat harus turun tangan, karena saya berharap agar kasus ini tidak memunculkan kekhawatiran kepada iklim investasi di Indonesia,” kata Handoyo, Senin (16/1/2023). Handoyo khawatir kejadian ini akan memunculkan stigma negatif terhadap iklim investasi di Indonesia. “Saya kira harus ada langkah cepat agar ini tidak mengganggu iklim investasi, salah satu caranya diinvestigasi menyeluruh dan harus ada yang mempertanggung jawabkan (bentrokan),” tegas dia. Handoyo menegaskan, agar nantinya investigasi tersebut juga dapat dibuka secara terang benderang dan menyeluruh. Handoyo mengatakan, hal itu baik dari peran serta sisi perusahaan dan serikat pekerja atas isu-isu yang berkeliaran di sana selama ini. “Lalu bagaimana kita mengedepankan asas kekeluargaan. Sebaiknya kita cooling down dulu di sana sambil mempercayakan penuh investigasi yang dilakukan pihak kepolisian,” tandas Handoyo. Sebelumnya, bentrokan terjadi di industri pengolahan nikel PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI), Kabupaten Morowali Utara, Sulteng. Dua pekerja tewas dan sejumlah fasilitas dibakar dalam kejadian itu. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Morowali Utara, Yanis Lakawa, menjelaskan, insiden berawal dari demo serikat buruh. Mereka mengajak pekerja untuk mogok bekerja. "Jadi, awalnya itu SPN demo, minta mogok kerja hingga terjadi keributan," kata Yanis, Minggu (15/1/2023) malam.