Anggota Komisi VI DPR Desak Pemerintah Evaluasi Sistem Rekrutmen Pegawai BUMN
![Syamsul](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Syamsul
Diperbarui
18 Januari 2023 10:41 WIB
![Anggota Komisi VI DPR Desak Pemerintah Evaluasi Sistem Rekrutmen Pegawai BUMN](https://monitorindonesia.com/2022/05/IMG-20220520-WA0063.jpg)
Jakarta, MI- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak meminta pemerintah mengevaluasi sistem rekrutmen Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Amin merespon kisruh terkait dugaan praktik perjokian dalam rekrutmen BUMN batch 2 yang dilaksanakan akhir Desember 2022 hingga awal Januari 2023 lalu.
Wakil rakyat dari Dapil Jatim IV itu menilai, prosedur dan tahapan seleksi pegawai BUMN saat ini sebetulnya sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya.
"Namun ternyata, masih meninggalkan celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan tes, baik tes kemampuan dasar (TKD) maupun tes kemampuan Bahasa Inggris," kata Politikus PKS itu, Rabu (18/01/2023).
Merujuk kepada data dan fakta yang terungkap untuk sementara ini, celah yang diduga dimanfaatkan oknum joki seleksi karyawan BUMN bukan terletak pada prosedur dan tahapannya.
Amin melihat ada dua hal yang menjadi celah praktik kecurangan itu terjadi.
Pertama, mekanisme pengawasan peserta saat melaksanakan TKD dan Tes Bahasa Inggris.
Karena itu, Amin meminta Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN menyempurnakan aplikasi digital yang digunakan untuk TKD dan Tes Bahasa Inggris saat ini.
Dalam kaitan ini, Amin meminta agar aplikasi tes secara daring dilengkapi dengan fitur yang mampu membaca gestur peserta dan menganalisisnya, apakah dia melanggar aturan permainan selama seleksi atau tidak.
"Misalnya, sistem mampu mendeteksi adanya komunikasi antara peserta dengan joki untuk mendapatkan bantuan saat tes, melalui gestur wajah maupun tubuh," ujarnya.
Selain itu, kata dia, semestinya soal dan jawaban tes dienkripsi secara ketat dan tidak mudah diretas sehingga tidak bisa di screenshoot atau tangkapan layar.
"Di media sosial sempat viral yang menyebut ada percakapan di sebuah grup telegram berisi tutorial membuat tangkapan layar (screen shoot) soal ujian untuk kemudian dibantu pemecahan soal tersebut oleh Joki. Grup medsos tersebut dibentuk oleh sebuah lembaga bimbingan belajar yang menawarkan bimbingan dan pelatihan pemecahan soal TKD dan Tes Bahasa Inggris untuk soal-soal pada batch sebelumnya. Diperkirakan ada lebih dari 300 peserta yang tergabung dalam grup medsos tersebut," ungkapnya.
Amin menyarankan, penyempurnaan aplikasi tes berikutnya adalah melengkapi aplikasi dengan akurasi data fisik peserta, misalnya melalui fitur pengenalan wajah, untuk mencegah peserta digantikan oleh Joki saat mengikuti tes.
Selanjutnya hal kedua yang harus dievaluasi dan diperbaiki, lanjut Amin adalah kualitas soal TKD dan Tes Bahasa Inggris.
Kualitas disini lebih kepada penyusunan soal yang berbeda pada setiap batch, bahkan jika perlu dibuat pengelompokan soal berdasarkan pengelompokan (clustering) BUMN.
Sehingga soal-soal Tes untuk klaster BUMN Karya berbeda dengan BUMN klaster keuangan misalnya.
“FHCI harus membuat Bank Soal Tes dalam jumlah besar, aman, rahasia, dan juga diawasi oleh sistem pengawasan yang ketat agar soal tidak bocor dan beredar,” pungkasnya.
Topik:
BUMNBerita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Hukum
![Kasus Alex Denni Tak Menutup Kemungkinan Terjadi di Instansi Lain! Meski Cacat Hukum, Punya Jabatan Mentereng Alex Denni saat menjabat sebagai Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB (kiri) dan saat siap-siap dijebloskan ke penjara (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah dari berbagai sumber)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/alex-denni-10.webp)
Kasus Alex Denni Tak Menutup Kemungkinan Terjadi di Instansi Lain! Meski Cacat Hukum, Punya Jabatan Mentereng
25 Juli 2024 13:44 WIB
Politik
![Legislator Komisi VI Pertanyakan Alasan Erick Thohir Tunjuk Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief Jadi Komisaris PT PLN Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/i-nyoman-parta-1.webp)
Legislator Komisi VI Pertanyakan Alasan Erick Thohir Tunjuk Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief Jadi Komisaris PT PLN
24 Juli 2024 11:25 WIB
Hukum
![Bisa-bisanya Alex Denni Berstatus DPO jadi Anak Buah Menteri BUMN Erick Thohir! Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) dalam acara pelantikan Deputi SDM dan Staf Ahli bidang Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN di Jakarta, Selasa (3/3/2020). (Foto: Dokumentasi Kementerian BUMN)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/menteri-bumn-erick-thohir-tengah-dalam-acara-pelantikan-deputi-sdm-dan-staf-ahli-bidang-implementasi-kebijakan-strategis-kementerian-bumn-di-jakarta-selasa-332020-foto-dokumentasi-kementerian-bumn.webp)
Bisa-bisanya Alex Denni Berstatus DPO jadi Anak Buah Menteri BUMN Erick Thohir!
22 Juli 2024 12:48 WIB