Soal Bentrok di PT GNI, Bambang Purwanto: Buat Apa Ada Investasi Kalau Hanya Kuras SDA dan Ujungnya Keributan

Jakarta, MI- Sejumlah kalangan Anggota DPR RI turut menyoroti insiden berdarah yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Kabupaten Morowali Utara pada Sabtu (14/1/23) lalu. Diketahui, dalam insiden itu setidaknya tercatat ada dua korban nyawa masing-masing dari satu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan satu Tenaga Kerja Asing (TKA). Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto menilai, kerusuhan yang terjadi di PT GNI tak mungkin terjadi jika tidak ada pemicu awal. "Kerusuhan itu pasti karena sebab dan akibat, tidak mungkin terjadi kerusuhan kalau tidak ada sebabnya," kata Politikus Partai Demokrat itu, Kamis (19/01/2023). Bambang menduga, kerusuhan terjadi kemungkinan dipicu perihal pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan yang belum memuaskan para karyawannya khususnya pekerja dalam negeri. "Karena ini perusahaan tentu terkait hak dan kewajiban yang belum jelas apalagi tenaga kerja ada dari Cina (TKA) dan Indonesia ( TKI ) yang memiliki budaya berbeda," ujarnya. Latar belakang budaya dan bahasa juga, Bambang melanjutkan, bisa dikatakan menjadi salah satu faktor terjadinya kerusuhan tersebut. "Perbedaan tenaga kerja yang memiliki budaya berbeda juga akan berpengaruh besar apalagi TKA tidak bisa bahasa Indonesia tentu mudah terjadinya kesalahpahaman antar TK. Disisi yang lain apakah perlakuannya adil atau tidak juga menjadi soal," urai Anggota Komisi IV DPR RI itu. Kemudian, kata Bambang lagi, pengawasan dari dinas tenaga kerja sejauh ini apakah berjalan maksimal atau justru terhambat. "Mestinya Disnaker setempat bisa leluasa mengontrol perusahaan tersebut, tapi apakah pihak perusahaan kooperatif dan terbuka terhadap petugas Naker, jadi kalau tidak kooperatif dan terbuka ini juga pelanggaran karena fungsi pengawasan tenaga kerja tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya baik itu tentang hak dan kewajiban, semua itu harus di cek secara detail," tegasnya. Bambang mengingatkan agar semua pihak termasuk aparat penegak hukum tidak gegabah menangani persoalan ini. Menurutnya, aparat penegak hukum harus mengedepankan rasa keadilan dalam menangani insiden ini. "Dengan melakukan pencermatan tentu keputusan yang diambil pihak aparat akan lebih adil," tandasnya. Bambang tak menampik jika investasi memang diperlukan agar memberikan efek positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja, kata dia, jika investasi hanya bersifat menguntungkan investor tapi malah membuat masyarakat terabaikan sebaiknya ditinjau ulang. "Peran pengusaha memang penting untuk membantu Pemerintah melalui investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi kalau ujung-ujungnya ribut untuk apa ada investasi, tentu perlu dievaluasi, jangan sampai sumber daya alam dikuras masyarakat tidak bisa menikmati," sindirnya.