Bukan Dihapus, Politikus Golkar Ini Lebih Setuju Jika Jabatan Gubernur Ditunjuk Langsung Oleh Pemerintah Pusat
![Syamsul](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Syamsul
Diperbarui
5 Februari 2023 16:51 WIB
![Bukan Dihapus, Politikus Golkar Ini Lebih Setuju Jika Jabatan Gubernur Ditunjuk Langsung Oleh Pemerintah Pusat](https://monitorindonesia.com/2022/07/Bamsoet-PPHN.jpg)
Jakarta, MI- Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo sependapat jika gubernur tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilu. Menurut hemat Bamsoet, jabatan gubernur sebaiknya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Bamsoet mengklaim, pendapatnya tersebut merupakan hasil kajian yang telah lama didiskusikan oleh dirinya secara pribadi dan sejumlah sahabat-sahabatnya.
Bamsoet menegaskan, jabatan gubernur lebih baik tidak dipilih melalui pemilu tersebut hanyalah pendapat dirinya pribadi dan tidak terkait kelembagaan baik MPR maupun DPR.
“Saya pribadi dan kawan-kawan (berpendapat), enggak terkait dengan kelembagaan, ya, enggak terkait MPR enggak terkait DPR, sebaiknya memang gubernur ditunjuk mewakili pemerintah pusat,” kata Bamsoet kepada awak media di kompleks Parlemen Jakarta, Minggu (5/2/2023).
Bamsoet menegaskan, dirinya lebih menghendaki gagasan soal penunjukan gubernur dilakukan oleh pemerintah pusat, bukan penghapusan jabatan gubernur. Kecuali untuk jabatan bupati dan walikota, kata dia, sebaiknya dipilih langsung oleh masyarakat.
“Yang dipilih langsung oleh masyarakat adalah bupati dan wali kota," ucapnya.
Sebelumnya, Politikus PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar jabatan gubernur dihapus. Menurut Muhaimin, anggaran gubernur besar, namun mereka hanya perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
"Di sisi yang lain, gubernur ngumpulin bupati sudah enggak didengar karena gubernur ngomong apa saja bahasanya sudah lebih baik dipanggil menteri," kata Muhaimin beberapa waktu lalu.
Topik:
GubernurBerita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Hukum
![Usai Ditjen Minerba ESDM, KPK Acak-acak Kantor di Jakarta soal Korupsi Abdul Gani Kasuba Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kpk-ri-13.webp)
Usai Ditjen Minerba ESDM, KPK Acak-acak Kantor di Jakarta soal Korupsi Abdul Gani Kasuba
29 Juli 2024 19:19 WIB
Hukum
![Anggaran Pembangunan Gedung PMI DKI Jakarta Bengkak! KPK Diminta Panggil Heru Budi Hartono Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kpk-periksa-menteri-kp.webp)
Anggaran Pembangunan Gedung PMI DKI Jakarta Bengkak! KPK Diminta Panggil Heru Budi Hartono
29 Juli 2024 06:54 WIB
Nusantara
![Pejabat Pemprov Malut di Pusaran Suap, KPK Dituntut Tetapkan Tersangka Baru Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kantor-gubernur-provinsi-maluku-utara-foto-mird-1.webp)
Pejabat Pemprov Malut di Pusaran Suap, KPK Dituntut Tetapkan Tersangka Baru
27 Juli 2024 15:41 WIB
Nusantara
![Menghalang-halangi Tugas Wartawan, Oknum Anggota Polairud Dilaporkan ke Mapolda Pengacara dampingi wartawan jadi korban kekerasan saat meliput sidang mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba. (Foto: Antara)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/foto-wartawan-malut.webp)
Menghalang-halangi Tugas Wartawan, Oknum Anggota Polairud Dilaporkan ke Mapolda
26 Juli 2024 20:20 WIB