Lebih Efisien, Pakar Kebijakan Publik Usulkan Katering untuk Jemaah Haji Diganti Uang Cash
![Syamsul](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Syamsul
Diperbarui
5 Februari 2023 14:42 WIB
![Lebih Efisien, Pakar Kebijakan Publik Usulkan Katering untuk Jemaah Haji Diganti Uang Cash](https://monitorindonesia.com/2022/05/IMG-20220507-WA0003.jpg)
Jakarta, MI- Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah meminta agar Kementerian Agama (Kemenag RI) meninjau kembali terkait usulan kenaikan ongkos naik haji sebesar Rp69 juta.
Menurutnya, usulan tersebut kurang relevan jika dilihat rerata kemampuan ekonomi jemaah haji saat ini.
"Seharusnya Kemenag jangan terburu-buru menaikkan biaya haji, sebab akan memberatkan calon haji yang kurang berkemampuan," ucap Trubus saat dihubungi, Minggu (05/02/2023).
Trubus juga mengingatkan, setiap kebijakan mesti dilihat dari berbagai sudut pandang yang komprehensif.
"Tidak semua calon haji adalah orang kaya, tidak boleh dieksploitasi demi kepentingan yang tidak jelas," tegasnya.
Trubus menekankan, ketimbang menaikkan biaya ongkos haji sebaiknya Kemenag melakukan renegosiasi terkait sejumlah komponen yang dihandle pihak rekanan Kemenag.
"Bisa jadi usulan kenaikan itu karena biaya komponen yang ditangani para rekanan Kemenag, seperti biaya transportasi udara, hotel, katering dinaikkan sepihak dan imbasnya biaya haji naik. Mestinya ini yang jadi concern Kemenag untuk renegosiasi daripada melempar usulan kenaikan yang tidak relevan," tandasnya.
Kalau dilihat dari sejumlah komponen yang ada, Trubus mencontohkan misalnya terkait pengadaan katering.
Menurutnya, dari item ini saja biaya yang mesti dikeluarkan pihak Kemenag sangat besar pastinya.
"Bayangkan untuk bayar katering negara kudu keluarkan uang berapa ratus milyar. Kalikan saja dengan jumlah jemaah haji yang ada. Mending kalau kateringnya sesuai dengan lidah jemaah kita. Selama ini banyak juga isu-isu katering yang disediakan jauh dari selera jemaah kita," tandasnya.
Terkait komponen katering, Trubus justru menyarankan agar setiap jemaah haji diberikan uang saku secara langsung dan tidak perlu lagi menggunakan jasa katering.
"Itu jauh lebih efisien dan mudah terkontrol setiap pengeluaran keuangan negara yang dikelola pemerintah nantinya. Dengan memberikan uang cash ke jemaah haji juga bisa berefek positif terhadap keberadaan UMKM kita yang bermukim di Arab Saudi sana. Ketimbang katering yang mungkin dikelola satu dua korporasi saja. Uang cash bisa menjadi trickle effect down (tetesan) ke pelaku UMKM kita yang ada di sana," tegasnya.
Topik:
hajiBerita Sebelumnya
Berita Terkait
Politik
![PKB Sebut Tudingan Gus Yahya Soal Pansus Haji Sebagai Pelecehan Terhadap Parlemen Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/a38a1c83-9f70-46df-b7ea-2eba303a2f78.jpg)
PKB Sebut Tudingan Gus Yahya Soal Pansus Haji Sebagai Pelecehan Terhadap Parlemen
4 jam yang lalu
Politik
![Komisi VIII: Jangan Kebakaran Jenggot, Pansus Haji Nggak Ada Urusan dengan PKB dan PBNU Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/marwan-dasopang-1.webp)
Komisi VIII: Jangan Kebakaran Jenggot, Pansus Haji Nggak Ada Urusan dengan PKB dan PBNU
29 Juli 2024 16:32 WIB
Politik
![MKD Ajak Tempo Dalami Dugaan Soal Pemberitaan Anggota DPR Terima Suap Kuota Haji Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun (kanan) dan Anggota MKD DPR RI Habiburokhman (kiri). (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-mkd-dpr-ri-adang-daradjatun-kanan-dan-anggota-mkd-dpr-ri-habiburokhman-kiri.webp)
MKD Ajak Tempo Dalami Dugaan Soal Pemberitaan Anggota DPR Terima Suap Kuota Haji
29 Juli 2024 11:52 WIB