Ketua DPRD Jawa Timur Mundur dari PDIP, Kenapa?

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 7 Februari 2023 03:34 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi mundurnya Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Kusnadi dari jabatan Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim. Kusnadi disebut mundur dari jabatan Ketua DPD PDIP Jatim, karena diduga sudah terjerat sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah Jatim oleh KPK. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri belum membenarkan jika Kusnadi menyandang status tersangka KPK. Sejauh ini, lembaga antirasuah belum mengumumkan tersangka baru dari kasus dugaan suap dana hibah di Pemerintah Provinsi Jatim. “Sejauh ini yang kemudian kami ketahui informasinya tersangka untuk (kasus suap) hibah di Jatim, kan empat orang, ya, sudah kami umumkan,” kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (6/2). Meski demikian, juru bicara KPK berlatar belakang jaksa ini memastikan, pihaknya terus mengembangkan kasus ini. Ali menyebut jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK tidak segan menetapkan tersangka baru. “Pada prinsipnya terus kami kembangkan informasi dan data yang telah kami peroleh dari proses penyidikan ini. Sepanjang kemudian nantinya ketika alat bukti ditemukan ada keterlibatan pihak lain dan itu bisa dipertanggung jawabkan secara hukum pasti kemudian kami juga tetapkan sebagai tersangka,” ucap Ali. Lembaga antirasuah sejauh ini baru menetapkan empat tersangka, mereka di antaranya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua P Simandjuntak, Rusdi selaku Staf Ahli Sahat, Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus selaku Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas) Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas bernama Ilham Wahyudi alias Eeng. Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) diduga menerima suap senilai Rp 5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat. Politikus Partai Golkar itu diduga mendapatkan komitmen fee ijon sebesar Rp 20 persen dari anggaran hibah yang dikucurkan. Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sedangkan Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Topik:

KPK DPRD Jawa Timur

Berita Sebelumnya

Ketua DPD Partai Gerindra Jateng: Peluang Duet Prabowo-Ganjar Sangat Mungkin Terjadi

Berita Selanjutnya

Komisi VII DPR Desak Pembangunan Smelter Freeport di Gresik Segera Dipercepat

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

Belajar dari Perkara Kuota Haji, KPK Minta Penyelenggaraan Haji Diperbaiki

13 jam yang lalu

Hukum
Direktur Gerakan Perubahan dan Advisory Board of MSI, Muslim Arbi (Foto: Dok MI)

KPK Lelet! Prabowo Didorong Bentuk Tim Independen Usut Korupsi Whoosh

17 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Oknum Pejabat di Kasus Suap Jalur KA

19 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Telah Panggil Sejumlah Pihak Terkait Penyelidikan Kasus Dugaan Mark Up Whoosh

19 jam yang lalu

Hukum
Joko Widodo alias Jokowi (Foto: Istimewa)

Korupsi Whoosh Gampang Diungkap! Eks Penyidik KPK: Periksa Saja yang Menyetujui!

31 Oktober 2025 21:44 WIB

Monitor Hukum
PT Perumahan Pembangunan (PP) (Foto: Istimewa/Net)

Tersangka Dugaan Korupsi PT PP "DM dan HNN" Melenggang Bebas: KPK Jangan Merusak Kepercayaan Publik!

31 Oktober 2025 16:02 WIB