Jika Subsidi Terlalu Besar, Wapres Ma'ruf: Berpotensi Keruk Modal Dana Haji

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 10 Februari 2023 20:10 WIB
Jakarta, MI- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, saat ini pemerintah masih mengkaji penurunan subsidi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Sebab, subsidi BPIH sebesar 59 persen pada 2022 terlalu besar. "Saya kira semua tahu, tahun lalu itu subsidi haji terlalu besar 59 persen. Nah, sekarang sedang (dibahas) ya," terang Ma'ruf usai meresmikan BLK Komunitas di Ponpes Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama di Desa Darek, Lombok Tengah, NTB, Jumat (10/2/23). Ma'ruf menyatakan, jika subsidi BPIH tahun 2022 tetap dipertahankan, maka akan menghabiskan modal dana haji yang dikembangkan para calon jemaah haji. "Berpotensi mengeruk modal dana haji yang dikembangkan. Supaya tidak, maka subdsidi itu harus dikurangi," tandas Ma'ruf. Pemerintah pusat bersama DPR RI akan membicarakan besaran subsidi sekaligus biaya haji yang harus ditanggung calon jemaah agar bisa diterima oleh masyarakat. Menurutnya, dana BPIH 2023 bakal disesuaikan dengan jumlah beban subsidi yang dibebankan kepada pemerintah. "Sedang dibicarakan berapa yang tepat. Masyarakat bisa menerima tapi juga dana haji tidak tergerus dan bisa dilanjutkan secara berkelanjutan," kata Ma'ruf. Diketahui, pada tahun 2022, rata-rata BPIH sebesar Rp 98,3 juta. Komponen BPIH yang harus ditanggung jemaah hanya sebesar Rp 39,8 juta atau 40,54 persen, sedangkan sisanya diambil dari nilai manfaat BPIH sebesar Rp 58,4 juta atau 59,4 persen

Topik:

Dana haji

Berita Sebelumnya

Songsong Pemilu 2024, Partai Gelora Bentuk Tim Pemenangan

Berita Selanjutnya

Minta Jokowi Tinjau Ulang Kelembagaan BRIN, Komisi VII DPR: Kalau Dibiarkan Bisa Kacau Balau

Berita Terkait

Hukum
Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) (Foto: Dok MI/Aswan)

Dana Haji Dikemanakan BPKH, Harus Segera Diaudit

20 Maret 2025 14:43 WIB