Minta Jokowi Tinjau Ulang Kelembagaan BRIN, Komisi VII DPR: Kalau Dibiarkan Bisa Kacau Balau

Jakarta, MI- Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, mendesak Presiden Joko Widodo meninjau ulang kelembagaan BRIN yang sangat sentralistik seperti sekarang ini. Pangkalnya, format kelembagaan BRIN yang menggabungkan seluruh tugas dan fungsi riset kementerian dan lembaga tidak berhasil. Mulyanto mengatakan, BRIN yang diharapkan dapat mensinergikan kelembagaan riset dan teknologi, yang berujung pada peningkatan kinerja invensi dan inovasi, ternyata sampai kini belum menghasilkan apa-apa. "Harus diakui, integrasi kelembagaan Iptek yang dimaknai dengan peleburan seluruh lembaga litbang ke dalam BRIN, satu lembaga superbody yang sentralistik, menuai banyak pertentangan. Kalau tidak ingin dikatakan gagal," kata Politikus PKS itu kepada wartawan, Jumat (10/2/23). Menurutnya, alih-alih terjadi proses konsolidasi yang menyeluruh, yang muncul malah kondisi transisional yang berkepanjangan baik dari aspek SDM, organisasi, pendanaan dan anggaran riset, perencanaan program, peralatan dan ruang laboratorium, infrastruktur riset, aset, bahkan kursi dan ruang kerja (co-working space). "Ini disebabkan, karena sejak awal proses pembentukan kelembagaan BRIN bertele-tele, menuai kontroversial, penuh resiko, menimbulkan banyak korban dan inkonstitusional," sindir dia. Mulyanto mendorong Presiden dan Ketua Dewan Pengarah BRIN harus bersikap cepat. Sebab proses penggabungan lembaga riset ini mulai menelan korban yang tidak sedikit. Dan kalau masalah ini terus dibiarkan bisa membuat kegiatan riset nasional kacau balau. "Belum lama ini kita dengar kisah tragis ratusan tenaga terampil dari kapal Baruna Jaya yang baru saja bersandar usai misi pelayaran langsung di PHK," ucapnya. Begitu juga para ahli yang tengah mengembangkan vaksin Covid-19 di LBM Eijkman diberhentikan dan laboratoroumnya dipindah paksa. Kini, laboratorium LAPAN di Pasuruan, Jawa Timur, juga ditutup. Maka, tak kurang menuai protes NASA. "Kalau kejadian ini terus berlangsung lama-lama Indonesia kekurangan peneliti dan periset yang sangat dibutuhkan. Mau sampai kapan Pemerintah membiarkan peristiwa ini terjadi," tegasnya.