Prabowo Perlu Kompromi dengan Megawati, PDIP Tidak Rela Kadernya Jadi Cawapres

Akbar Budi Prasetia

Diperbarui 16 Maret 2023 17:07 WIB

Prabowo Perlu Kompromi dengan Megawati, PDIP Tidak Rela Kadernya Jadi Cawapres

Jakarta, MI - Duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo bisa saja terjadi asalkan ada titik temu atas kompromi politik antara Prabowo, Jokowi dan Megawati Soekarnoputri selaku pemegang hak prerogatif Presiden dari PDIP. "Gerindra harus mampu meyakinkan terutama kepada Bu Mega bahwa Prabowo lebih bisa diterima semua kelompok," kata analis politik dari Citra Institute, Yusak Farchan kepada Monitor Indonesia, Kamis (16/3). Kendati begitu, Yusak menilai, duet Prabowo dan Ganjar agak sulit terjadi karena dua faktor. Faktor pertama, elektabilitas Prabowo dan Ganjar yang cukup kompetitif. Faktor kedua, terkait positioning partai. PDIP merasa memiliki bargaining politik yang lebih kuat karena menjadi partai pemenang pemilu. "Sementara Gerindra merasa Pak Prabowo lebih senior dan berpengalaman. Ini yang agak sulit dikompromikan," jelasnya. Yusak berpendapat, sebagai partai pemenang pemilu, sulit bagi PDIP untuk menerima posisi calon wakil presiden (cawapres). Meskipun Prabowo menang pengalaman dan lebih senior, tapi PDIP punya argumentasi politik yang logis. "Sebagai the rulling party yang memegang dua kali supremasi elektoral berturut-turut pada pemilu 2014 dan 2019, PDIP cenderung tida rela jika kadernya hanya menjadi cawapres. Apalagi, elektabilitas Ganjar sangat kompetitif dengan Pak Prabowo," tandasnya. (ABP) #Prabowo Perlu Kompromi #PDIP Tidak Rela Kadernya Jadi Cawapres

Topik:

Jokowi PDIP Gerindra Megawati Duet prabowo-ganjar Citra Institute

Prabowo Perlu Kompromi dengan Megawati, PDIP Tidak Rela Kadernya Jadi Cawapres

Berita Sebelumnya

Soroti Kasus Dugaan Pencucian Uang Rp300 T di Kemenkeu, Komisi III DPR: Kok Bisa Isunya Tiba-tiba Selesai?

Berita Selanjutnya

Wakil Ketua BKSAP DPR Sebut Demokrasi di Myanmar Alami Kemunduran

Berita Terkait

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

KPK Diminta Periksa Jokowi dan Luhut Panjaitan Terkait Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh

Proyek Kereta Cepat: "Jebakan" Utang Warisan Jokowi hingga Dugaan Korupsi

Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

Kata Jokowi soal Sosok "Mr J" Jadi Ketua Dewan Pembina PSI: Tanyakan ke Ketum

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K