Wakil Ketua BKSAP DPR Sebut Demokrasi di Myanmar Alami Kemunduran

Jakarta, MI - Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyesalkan tidak adanya keputusan terikat soal kondisi demokrasi di Myanmar dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-146 di Manama, Bahrain. Dia mengatakan, resolusi dalam IPU tidak secara eksplisit memberikan penekanan terhadap masalah Myanmar. “Tapi kita berharap, resolusi terhadap Myanmar harus terikat, karena ini pelanggaran HAM, kita sepakat bentuk negara silahkan saja sistemnya seperti apa, tetapi kita tidak menginginkan ada terjadinya penekanan terhadap hak asasi manusia,” tandas Hafisz di Exhibition World Bahrain, Kamis (16/3). Politikus PAN ini menegaskan, kondisi demokrasi di Myanmar merupakan isu penting untuk ditindaklanjuti Indonesia. Indonesia telah menjadi presidensi forum parlemen ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 2023. Oleh karenanya, Hafisz mendukung keinginan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk memperkuat eksistensi ASEAN sebagai presidensi ASEAN parlemen terkait masalah Myanmar. "Memang kita tidak bisa masuk ke masalah internal tetapi jangan lupa di balik itu ada masalah hak asasi manusia,” tandas dia. Dalam hal ini, Hafisz menilai bahwa kondisi demokrasi di Myanmar beberapa tahun ini telah mengalami kemunduran. “Ada anggota parlemen terbunuh baru-baru ini di Myanmar dan itu sangat merugikan kemajuan dari sisi berdemokrasi. Nah itu yang kita sayangkan, negara tetangga kita bagian daripada kita sendiri terjadi di Myanmar dan sudah berjalan 3-4 tahun. Parlemen berhasil memenangkan pemilu tetapi tidak diakui, mereka seperti berada di tengah lautan dan tidak bisa membuat mereka tenang. Itu kita lihat dari negara sahabat kita,” pungkasnya. #Wakil Ketua BKSAP DPR