Denny Indrayana Sebut Jokowi Biarkan Moeldoko "Copet" Demokrat

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 1 Juni 2023 09:27 WIB
Jakarta, MI - Guru Besar Hukum Tata Negara dan Senior Partner INTEGRITY Law Firm, Denny Indrayana menilai bahwa ada unsur kesengajaan dari Presiden Joko Widodo untuk menjegal Partai Demokrat karena membiarkan manuver Moeldoko untuk merebut Partai yang kini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Jokowi harusnya tidak membiarkan Partai Demokrat di kuyo-koyo, tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu, tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju,” kata Denny, Kamis (1/6). Ia menilai jika memang Joko Widodo seorang kepala negara yang baik, seharusnya ia tidak membiarkan manuver Moeldoko tetap dilanjutkan. Bahkan kata dia, seharusnya Jokowi tegur dan marah kepada Kepala Kantor Staf Presiden itu. “Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Moeldoko,” ujarnya. Lalu, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut menyebut bahwa apa yang dilakukan Moeldoko adalah bagian kejahatan konstitusi. Sebab, kepengurusan partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY adalah kepemimpinan partai yang sah dan konstitusional. “Jokowi tidak bisa mengatakan pencopetan partai sebagai hak politik Moeldoko. Mencopet partai yang sah adalah kejahatan,” tegasnya. Bahkan kata Denny, ia mendengar adanya dugaan bahwa kemenangan Moeldoko sudah di depan mata. Sebab disinyalir ada pengaturan yang sedang terjadi di Mahkamah Agung (MA) untuk bisa meloloskan Peninjauan Kembali (PK) yang tengah dilayangkan oleh Moeldoko, mantan Panglima TNI itu. “Apalagi ada informasi, konon sudah diatur siasat menangnya,” jelasnya. Sehingga jika manuver Moeldoko ini tetap dibiarkan Jokowi, Denny Indrayana menilai bahwa Presiden Joko Widodo bisa saja digugat untuk dilakukan impeachment atau pemecatan. “Secara teori, cawe-cawe Jokowi lewat tangan Moeldoko yang diduga mencopet Demokrat adalah kejahatan yang mestinya membuka pintu pemecatan Presiden,” pungkasnya.

Topik:

Demokrat Jokowi Moeldoko Denny Indrayana Pilpres

Berita Sebelumnya

Mardiono dan Megawati akan Bahas Cawapres Ganjar Pranowo Bulan Juli

Berita Selanjutnya

Jika MK Putuskan Pileg Jadi Sistem Tertutup, Pemilu 2024 Terancam Tertunda

Berita Terkait

Hukum
Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

19 jam yang lalu

Monitor Hukum
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Panjdaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Dok MI/KAI)

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

18 Oktober 2025 21:51 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

18 Oktober 2025 21:29 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo berfoto di depan Kereta Cepat saat melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023)

KPK Diminta Periksa Jokowi dan Luhut Panjaitan Terkait Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh

17 Oktober 2025 15:23 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo berfoto di depan Kereta Cepat saat melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023)

Proyek Kereta Cepat: "Jebakan" Utang Warisan Jokowi hingga Dugaan Korupsi

17 Oktober 2025 14:10 WIB

Nasional
Said Didu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

14 Oktober 2025 13:46 WIB