Jika MK Putuskan Pileg Jadi Sistem Tertutup, Pemilu 2024 Terancam Tertunda

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 1 Juni 2023 09:59 WIB
Jakarta, MI - Jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem pemilihan legislatif (Pileg) menjadi proporsional tertutup, kemungkinan besar Pemilu 2024 tertunda. "Bisa jadi akan berdampak pada penundaan (Pemilu)," kata peneliti Perludem, Kahfi Adlan, di Kantor MK, Jakarta Pusat, Rabu (31/5). Dia menerangkan, putusan MK terhadap gugatan pada Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017, akan berdampak pada aturan yang ada didalamnya. "Ketika pasal tersebut dibatalkan, maka yang terjadi adalah Undang-Undang Pemilu pun bahkan berpotensi bisa batal juga di tengah tahapan penyelenggaraan pemilu yang saat ini kita tengah laksanakan," terang Kahfi. Menurutnya, sistem pemilu merupakan jantung Undang-Undang. Jika sistem proporsional terbuka dianggap inkonstitusional, maka Undang-Undang Pemilu pun akan mengalami masalah. "Kalau misalnya kerangka hukum terpentingnya penyelenggaraan pemilu saja sudah batal, bagaimana dengan UU Pemilu," tandas Kahfi. (ABP)       #Jika MK Putuskan Pileg Jadi Sistem Tertutup #Pemilu 2024 Terancam Tertunda

Topik:

MK penundaan pemilu Sistem Proporsional Tertutup Pileg Daftar Tertutup Pemilu 2024 Terancam Tertunda

Berita Sebelumnya

Denny Indrayana Sebut Jokowi Biarkan Moeldoko "Copet" Demokrat

Berita Selanjutnya

Politisi PDIP Ini Tegaskan Cawe-cawe Jokowi Tidak Ada Kaitannya dengan Penjegalan Anies

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB

Ekonomi
Timboel Siregar, Sekjen OPSI (Foto: Dok MI)

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

29 September 2025 16:44 WIB