Di hadapan Ribuan Saksi TPS Partai Golkar, Bamsoet Ajak Sukseskan Pemilu 2024 Jujur dan Adil

Kebumen, MI - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak masyarakat untuk aktif mengawal seluruh tahapan Pemilu 2024 agar berjalan jujur dan adil.

Hal ini Bamsoet katakan dalam acara pengukuhan saksi tempat pemungutan suara (TPS) Partai Golongan Karya atau Golkar di lima Kecamatan Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (16/12) kemarin.

"Mari bersama kita sukseskan Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil," kata Bamsoet sapaannya.

Selain Bamsoet, turut hadir Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen, Halimah Nurhayati; Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Partai Golkar, Munawar Cholil; caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Partai Golkar Dapil Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen Dwi Nugroho Marsudianto serta para Caleg Partai Golkar DPRD Kabupaten Kebumen.

|Baca Juga: Merawat Stabilitas Polhukam dan Kredibilitas Demokrasi|

Acara ini juga merupakan safari politik kesembilan legislator DPR RI Dapil 7 Jawa Tengah itu yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.

Ada ribuan saksi TPS Partai Golkar dari 87 desa pada lima kecamatan di Kabupaten Kebumen yang dilantik Bamsoet yaitu Kecamatan Prembun, Padureso, Bonorowo, Mirit dan Ambal.

|Baca Juga: Hadiri Sertijab KSAD, Ketua MPR Bamsoet Kembali Ingatkan Netralitas TNI dalam Pemilu|

Bamsoet yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjelaskan bahwa Pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 tidak hanya memilih anggota legislatif mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga DPR RI saja. 

Tetapi, juga akan memilih pasangan presiden-wakil presiden serta anggota DPD RI untuk periode 2024-2029.

"Pada tanggal 14 Februari 2024 nanti para pemilih akan mendapatkan lima kartu suara di tempat pemungutan suara," beber Bamsoet.

Adalah kartu suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, kartu suara pemilihan anggota DPRD Provinsi, kartu suara pemilihan anggota DPR RI, kartu suara pemilihan anggota DPD RI serta kartu suara pemilihan presiden. 

Suara Rakyat Penentu Kebijakan

Di lain waktu dan tempat, Bamsoet mengatakan bahwa suara yang diberikan rakyat akan menentukan arah kebijakan pembangunan nasional dalam lima tahun kedepan.

|Baca Juga: Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Pembangunan Desa|

"Memilih para wakil rakyat di tingkat legislatif sama penting dengan memilih pasangan presiden-wakil presiden. Karena di legislatif berbagai peraturan dirumuskan. Salah memilih wakil rakyat akan menyebabkan salah arah pembangunan,” kata Bamsoet saat memberikan pembekalan dan melantik 5.928 Saksi TPS Partai Golkar di Banjarnegara baru-baru ini.

5.928 itu terdiri dari 244 desa dan 15 kelurahan pada 18 kecamatan Purbalingga serta 6.450 Saksi TPS Partai Golkar dari 266 Desa dan 12 Kelurahan pada 20 Kecamatan di Banjarnegara.

Ketua DPR RI ke-20  ini, mengungkpan bahwa KPU telah mencatat jumlah kursi anggota DPR RI sebanyak 580 kursi, DPRD Provinsi sebanyak 2.372 kursi, DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 17.510 kursi dan DPD RI sebanyak 152 kursi.

Jangan Teriming-iming Uang Semata

Sebagai mantan pimpinan DPR RI, Bamsoet mengakui bahwa para wakil rakyat telah membuktikan kinerjanya, tentunya mempunyai peluang untuk dipilih kembali. Akan tetapi Bamsoet berharap kepada masyarakat agar tidak teriming-imngin uang para calon tersebut.

|Baca Juga: Bamsoet: IMI Siapkan Indonesia Jadi Tuan Rumah Formula 1 2024|

"Masyarakat juga jangan memilih wakil rakyat hanya karena diiming-imingi uang semata. Pilihlah para wakil rakyat yang mau bekerja keras membangun bangsa dan negara," tegas Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini.

Untuk itu, tambah Bamsoet, masyarakat harus mengetahui visi, misi serta track record para caleg hingga capres. Bagi yang baru mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, bisa dilihat bagaimana peran dan keaktifannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 

"Sedangkan bagi petahana dapat dilihat bagaimana kinerjanya selama duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR RI dan DPD RI," tandas Bamsoet yang juga dosen di Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Politik (FHISIP), kampus Universitas Terbuka (UT) ini. (Wan)