Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Kubu Ganjar dan Anies Gabungkan Kekuatan Gulirkan Hak Angket di DPR!

Jakarta, MI - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. PDI Perjuangan (PDIP) disebut akan memimpin usulan hak angket ini.

Dia mengatakan hak angket bertujuan mengungkap dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan banyak lembaga negara. DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui dugaan pelaksanaan Pilpres 2024 yang disebutnya sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 

Oleh sebab itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini ingin partai politik pengusung yang ada di DPR RI yaitu PDIP dan PPP untuk mengusulkan hak angket. “Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Senin (19/2).

Meski begitu, Ganjar mengaku pihaknya juga membutuhkan dukungan dari partai-partai pengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Amin).

Pasalnya, mantan Gubernur Jawa Tengah itu, menyadari jika pihaknya tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR. Menurut Ganjar, dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," kata Ganjar dalam keterangannya dikutip pada Rabu (21/2).

Sementara itu, Anies Baswedan mendukung pengajuan hak angket dugaan kecurangan pilpres di DPR yang digulirkan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo. Anies menilai, inisiatif untuk mengajukan hak angket di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan pilpres sebagai inisiatif yang baik.

“Kami melihat itu adalah inisiatif yang baik, dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar,” katanya di Posko THN AMIN, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

Anies yakin jika hak angket diajukan PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR, 3 partai politik anggota Koalisi Perubahan akan solid mendukung hak angket.
Menurutnya, koalisi yang terdiri dari Partai NasDem, PKB, dan PKS itu juga mengantongi data-data kecurangan Pemilu 2024. Itu sebabnya, dia memandang bahwa inisiatif angket dapat berjalan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar. 

“Di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses [hak angket] DPR bisa berjalan. Saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu,” tandas Anies.

Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD angkat bicara mengenai wacana pengajuan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pilpres itu. Menurut Mahfud, rencana pengajuan hak angket urusan partai pengusung, sedangkan ia sebagai paslon ditugasi masalah hukum.

Namun, Mahfud membenarkan rencana hak angket sempat dibahas dalam rapat TPN Ganjar-Mahfud dengan para ketua umum parpol pendukung.

Atas usulan itu, Gibran Rakabuming Raka, cawapres nomor urut 02 mempersilakan siapa pun untuk melaporkan kecurangan pemilu. Termasuk jika Tim Amin dan Ganjar-Mahfud bersatu mengusut kecurangan yang dituduhkan.

"Ya monggo, silakan bergabung," ucap Gibran ketika ditemui awak media di lokasi pembangunan Museum Budaya, Sains, dan Teknologi Solo, Jawa Tengah, Selasa (20/2).

Soal aksi demonstrasi yang memprotes hasil pemilihan presiden (pilpres), dia pun mempersilakan. Menurutnya hal itu wajar saja. "Ya monggo itu hal yang biasa. Wajar. Segala evaluasi, masukan, kritikan, kami terima nggih?" ungkapnya.

Lalu jika ada pihak yang mengajukan gugatan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu juga mempersilakannya. "Ya monggo. Silakan. Kan sudah ada jalurnya sendiri-sendiri," katanya.

Bahkan, Gibran mengaku dari kubunya atau pihak pasangan calon (paslon) 2 juga telah mengantongi data beberapa indikasi kecurangan. Namun dia enggan membeberkan lebih lanjut data tersebut. Pihaknya ingin menjaga suasana pasca Pemilu 2024 ini kondusif dan adem. "Ya kita juga ada, mengantongi beberapa. Yang jelas kita ingin suasana pasca pencoblosan ini bisa adem," katanya.

Dia kembali mengatakan harapannya agar para tokoh dan pimpinan dapat berkumpul lagi dan bersilaturahmi. Terlebih karena dalam waktu dekat akan tiba bulan Ramadan. "Inginnya para tokoh, pimpinan, kumpul lagi, bersilaturahmi. Bentar lagi sudah mau puasa ya ademkan suasana to yo?" tuturnya.

Soal apakah data kecurangan yang dikantongi kubunya akan diusut, Gibran menegaskan hal itu belum akan dibahas sekarang. Saat ini lanjutnya, dia akan fokus dengan pekerjaan-pekerjaan sebagai Wali Kota Solo dulu. "Nanti aja dibahas ya. Intinya kita sekarang fokus dengan pekerjaan-pekerjaan sebagai wali kota dulu," katanya.