Sahroni Desak Polri-Kejagung Usut "Aktor" Dibalik Praktik Culas Beras Oplosan

Jakarta, MI- Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni meminta aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera turun tangan menindak para aktor dibalik praktik culas beras oplosan.

Sahroni mengatakan bahwa para pelaku pengoplos beras tersebut harus mendapakan hukuman yang berat dan setimpal dengan praktik culasnya yang telah merugikan masyarakat. 

"Jadi tolong diusut saja korporasinya, pihak-pihak yang meluluskan hingga petugasnya di lapangan. Pokoknya ini orang-orang zolim yang harus dihukum setimpal” kata Sahroni, Rabu (16/7/2025).

Menurut Sahroni, praktik culas beras opolosan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat dalam segi ekonomi. Namun juga dapat merugikan masyarakat dari segi kesehatan.

“Kalau beras yang mereka konsumsi kualitasnya buruk bahkan berbahaya, ini bukan cuma soal ekonomi lagi, tapi soal kesehatan masyarakat luas," tuturnya. 

Lebih lanjut, Sahroni meminta kementerian/lembaga terkait untuk melakukan pengawasan terhadap produsen-produsen beras agar hal serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari.

"Maka sudah seharusnya negara memastikan bahwa makanan masyarakat aman dari praktik curang dan berbahaya seperti ini,” ujanya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan adanya praktik pengoplosan beras premium yang dilakukan beberapa produsen nakal.

Ia mengatakan bahwa beras tersebut dikemas seolah-olah beras dengan kualitas premium, padahal isi dari kemasan tersebut hanya berisi beras biasa yang telah dioplos. 

"Contoh ada volume yang mengatakan 5 kilogram padahal 4,5 kg. Kemudian ada yang 86 persen mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa. Artinya apa? Satu kilo bisa selisih Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kilogram," kata Arman, dikutip Sabtu (12/7/2025).

Ia menyebut bahwa praktik culas pengoplosan beras premium ini telah menimbulkan kerugian pada masyarakat mencapai angka Rp 100 triliun pertahunya.

"Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan Rp 500 triliun, ini kerugian," ujarnya.