Anggaran Rp8 Triliun Disebut Tak Cukup, Komdigi Akui Masih Butuh Tambahan

Jakarta, MI - Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, mengungkapkan bahwa pagu anggaran 2026 sebesar Rp8 triliun belum mampu menutup seluruh kebutuhan kementeriannya.

Menurutnya, dana tersebut sebagian besar akan terserap untuk membiayai komitmen jangka panjang yang sudah berjalan, bukan program baru.

"Apakah cukup Rp8 triliun? Usulan kita nggak cukup ya. Karena masih ada hal-hal yang baru yang juga harus diselesaikan," ujar Ismail saat acara Ngopi Bareng di Kantor Komdigi, Jumat (19/9/2025).

Ismail menjelaskan, lebih dari setengah pagu anggaran Komdigi dialokasikan untuk Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Dana tersebut difokuskan pada sejumlah proyek strategis, seperti Palapa Ring, Satelit Satria I, serta pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk Base Transceiver Station (BTS).

"Sebagian besar dari angka Rp8 triliun itu untuk BAKTI" katanya.

Selain itu, sebagian anggaran juga digunakan untuk membiayai belanja pegawai yang jumlahnya mencapai lebih dari 4.000 orang di seluruh Indonesia, termasuk kebutuhan operasional kantor. Dengan alokasi tersebut, Komdigi memastikan kebutuhan dasar pegawai dan kantor masih terjamin.

Kendati demikian, Ismail menegaskan masih ada kebutuhan tambahan, terutama untuk mendukung Pusat Data Nasional (PDN) yang saat ini sudah dibangun di Cikarang. "Itu membutuhkan support anggaran yang sedang kami usulkan untuk ditambahkan," jelasnya.

Dia mengatakan bahwa Komdigi tetap mengikuti arahan Presiden dan Kementerian Keuangan agar anggaran dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 

"Harus menghilangkan 'lemak-lemak' yang nggak perlu. Misalnya rapat-rapat yang bisa dilakukan online tidak perlu mengeluarkan anggaran perjalanan. Kami siap menjadikan Komdigi kementerian yang efektif dan efisien," tuturnya.

Langkah efisiensi juga diterapkan dengan menekan pemakaian kendaraan dinas berlebihan serta membatasi perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak.

Namun, Ismail menegaskan masih ada unit-unit kerja yang memang wajib turun ke lapangan. Misalnya pengawasan spektrum frekuensi radio yang mengharuskan untuk turun langsung ke pelosok. 

Ismail menjelaskan, penggunaan anggaran tahun depan akan sangat selektif dalam inisiatif baru. Fokus utama diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk penyediaan solusi digital bagi program Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, hingga Makan Bergizi Gratis.

"Contohnya untuk Sekolah Rakyat ada solusi digital, harus tersedia koneksi akses internet yang memadai. Kemudian ada pelatihan-pelatihan buat digital talent buat guru-guru dan siswa yang perlu dan sebagainya itu kita inklusifkan dengan kegiatan Komdigi," imbuhnya. 

Terkait pembangunan infrastruktur baru, Ismail menegaskan porsinya tidak akan sebesar tahun-tahun sebelumnya.

"Untuk sementara kita lihat yang ada dulu. Fokusnya pada melanjutkan aset yang sudah dibeli dan dibangun sebelumnya jangan sampai mangkrak. Mungkin ada porsi sedikit tapi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya untuk yang ases baru itu." tutupnya.