Gerindra Minta Jaksa Tuntut Berat Djoko Tjandra

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 4 Maret 2021 21:00 WIB
Monitorindonesia.com - Wakil ketua umum Partai Gerindra Habiburokhman mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menuntut berat terdakwa kasus suap red notice dan upaya fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra. Peran Djoko Tjandra dalam kasus itu disebut selevel dengan Pinangki. Sidang kasus Djoko Tjandra akan memasuki acara penuntutan. "Sehingga Kejagung harus berani menuntut berat Joko Tjandra,” kata Waketum Partai Gerindra Habiburokhman, Kamis (4/3/2021). Anggota Komisi III ini lantas menyamakan Djoko Tjandra dengan Pinangki, yang sudah lebih dulu diputus penjara 10 tahun. Habiburokhman menyebut Djoko Tjandra harusnya mendapat hukuman selevel dengan Pinangki. “jaksa harus berpedoman atas putusan 10 tahun penjara Pinangki. Sangat wajar kalau hukuman kepada Joko Tjandra sama levelnya dengan Pinangki. Sebab, peran keduanya saling melengkapi,” ujarnya. Habiburokhman tidak ragu, Kejagung dikenal sebagai institusi yang piawai menangani kasus-kasus non-OTT, seperti Asabri, Jiwasraya, hingga kasus Djoko Tjandra Meski begitu, dia tetap mengingatkan untuk tidak lembek terhadap Djoko Tjandra. “Namun tetap kami mengingatkan kepada Jaksa Agung untuk menjaga image publik yang curiga terhadap penanganan kasus Pinangki. Tuntutan terhadap Djoko Tjandra jangan lembek,” sebutnya. Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra hari ini menjalani sidang tuntutan. Djoko Tjandra akan menjalani tuntutan terkait kasus suap red notice dan upaya fatwa Mahkamah Agung (MA).[odr]  

Topik:

Gerindra Jaksa Tuntut Berat Djoko Tjandra

Berita Sebelumnya

Tahun 2021, Pemerintah Rekrut 1 Juta Guru

Berita Selanjutnya

LaNyalla: Pemerintah Perlu Antisipasi Survei UNICEF Soal Kemiskinan Anak Imbas Covid-19

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Politik
Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menata Ulang BUMN, Pengamat Desak Prabowo Ganti Semua Komisaris dari Parpol

11 Oktober 2025 13:09 WIB

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri) bersiap menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri kegiatan koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diundang KPK guna membahas koordinasi dan kolaborasi penguatan hubungan antara lembaga antirasuah tersebut dengan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi, penyusunan anggaran, dan optimalisasi anggaran daerah.

Akan Periksa Bobby Nasution, Hakim: Semua Orang Sama di Depan Hukum!

24 September 2025 23:24 WIB

Politik
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Foto: Istimewa)

Rahayu Saraswati Dicurigai Mau Masuk ke Kabinet Prabowo Usai Mundur dari DPR

11 September 2025 10:58 WIB

Nasional
Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono (Foto: Dok MI)

Fraksi Gerindra Minta Maaf, Sepakat Penghentian Tunjangan Anggota DPR

31 Agustus 2025 08:21 WIB

Politik
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas. Foto: Dok MI/Aan

Wajah Pemerintahan Prabowo dan Gerindra Dicoreng Noel

23 Agustus 2025 18:53 WIB