Sebelum Diterjunkan, Satuan TNI-Polri Perlu Pembekalan Kultur Masyarakat Papua

Adrian Calvin

Diperbarui 9 Mei 2021 13:00 WIB

Sebelum Diterjunkan, Satuan TNI-Polri Perlu Pembekalan Kultur Masyarakat Papua

Monitorindonesia.com - Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandei, meminta tentara dan polisi agar benar-benar menghormati prinsip-prinsip HAM dalam melakukan operasi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata Papua yang sekarang dicap sebagai kelompok teroris. “Jangan sampai operasi-operasi ini justru nantinya menimbulkan problem-problem HAM yang baru di tengah masyarakat. Kami minta kedepankan pendekatan penegakan hukum, bukan pendekatan operasi,” kata Frits Ramandei, di Timika, Minggu (9/5/2021). Pada Jumat (7/5), dia bersama sejumlah tokoh Papua, di antaranya Sekda Papua, Dance Yulian Flassy, Rektor Universitas Cenderawasih, Dr Apolo Safanpo, Ketua MUI Papua, Ustadz Islami Al Payage, dan lain-lain menemui Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Prabowo, saat melakukan kunjungan kerja ke Timika. Para tokoh Papua itu memberikan sejumlah masukan kepada mereka berkaitan keputusan pemerintah Indonesia menetapkan kelompok bersenjata sebagai kelompok teroris. Salah satu yang dikhawatirkan adalah operasi terhadap kelompok bersenjata bisa menyasar warga sipil lain. “Kami minta kepada panglima TNI dan kepala Polri agar menata kembali pola komunikasi di antara satuan-satuan yang ditugaskan pascapenetapan kelompok ini menjadi kelompok teroris. Di antara satuan yang ada, baik itu Kogabwilhan III, Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua, harus ada pola komunikasi yang terbangun agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam kegiatan operasi mereka,” kata Ramandei. Menurutnya, satuan-satuan TNI dan polisi yang dikirim ke Papua jangan sampai langsung diterjunkan ke daerah konflik seperti Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Nduga tapi perlu mendapatkan pembekalan tentang kultur dan pola kebudayaan masyarakat setempat. Tujuannya agar jangan sampai begitu melihat masyarakat Papua memegang panah dan membawa parang lalu dilihat sebagai ancaman langsung kemudian melakukan tindakan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ia yakin dengan mengutamakan prinsip penegakan hukum maka operasi yang dilakukan bisa terukur dan tidak menyasar orang-orang lain yang tidak memiliki sangkut-paut dengan kelompok bersenjata. Komnas HAM Papua, katanya, sampai saat ini terus melakukan tugas dan fungsinya sebagai mediator antara aparat dengan kelompok-kelompok yang berseberangan di Papua. “Kami sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah kelompok ini, tentu pandangan mereka bermacam-macam. Kami berterima kasih karena panglima TNI dan kepala Kepolisian Indonesia menyanggupi berbagai usul, saran, dan masukan yang disampaikan tokoh-tokoh Papua,” kata dia.[ant]

Topik:

TNI KKB Papua Polri

Sebelum Diterjunkan, Satuan TNI-Polri Perlu Pembekalan Kultur Masyarakat Papua

Berita Sebelumnya

Sudah Tak Mampu Bersaing, Rossi Sebaiknya Pensiun

Berita Selanjutnya

Situs Candi Jiret Simangambat, Peradaban Sejak Abad ke-8 Masehi

Berita Terkait

Sindikat Pembobol Rekening Dormant Rp240 M Ngaku jadi Satgas Perampasan Aset

Diungkap Nikita Mirzani, Hakim Didesak Minta Polisi dan KPK Usut Dugaan Suap di BPOM

Kasus TPPU dan Perbankan, Polri Pemer Rp 240 Miliar

Majelis Dewan Adat Masyarakat Rampi Beraudensi dengan Dittipiter Bareskrim Polri

Polisi Kantongi Sosok yang Diduga Sebagai Pendana Dibalik Kerusuhan Demo Agustus

Wow! 959 Orang jadi Tersangka Kerusuhan Demonstrasi 25-31 Agustus 2025

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K