DPD Minta KPK Ungkap Dugaan Korupsi Dana Bansos Rp 100 Triliun

Adrian Calvin

Diperbarui 19 Mei 2021 13:58 WIB

DPD Minta KPK Ungkap Dugaan Korupsi Dana Bansos Rp 100 Triliun

Monitorindonesia.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkap adanya dugaan penyimpangan bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang nilai proyeknya mencapai Rp 100 triliun. Dugaan korupsi untuk kepentingan rakyat banyak itu harus diusut tuntas. Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin mendesak aparat penegak hukum khususnya KPK membongkar apa yang disampaikan Novel. "Jika memang terbukti dengan memiliki indikasi kuat terhadap penyimpangan dana yang berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19, maka seluruh pihak aparat hukum mesti mengambil tindakan," tegas Sultan, Rabu (18/5/2021). Hanya saja lanjut Sultan hal ini tidak boleh hanya berangkat dari satu asumsi saja. Harus ada pembuktian di dalamnya melalui penelusuran lebih lanjut. Penyidik KPK menilai ada kesamaan pola-pola korupsi bansos di daerah yang sama dengan DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi jika memang dari pola tersebut memiliki kecenderungan penyimpangan diseluruh daerah Indonesia, maka ini merupakan salah satu upaya pengungkapan kasus skandal mega korupsi yang paling masif dan akan melibatkan banyak pejabat di daerah, maka hal ini harus segera diungkap Sultan mengatakan, bahwa pernyataan Novel tersebut tidak boleh dikaitkan dengan situasi polemik hasil tes wawasan Kebangsaan yang sedang terjadi di tubuh KPK. Sebab sebagai suatu institusi, KPK harus tetap melaksanakan tugas penegakan hukum dalam memberantas korupsi secara profesional dengan semangat bersama dalam bingkai kelembagaan. "Saya yakin KPK akan profesional dan saya sangat mengapresiasi terhadap satuan tugas yang telah dibentuk di internal KPK khusus dalam mengawasi penggunaan dana bansos di Indonesia," katanya. kearin, Novel Baswedan pada Selasa (18/5/2021) menyayangkan bahwa Kasatgas penyidik kasus bansos Andre Dedy Nainggolan merupakan salah satu pegawai KPK yang saat ini sedang dinonaktifkan berkenaan dengan hasil TWK. Dimana juga merupakan orang yang berperan dalam menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ke muka persidangan. Selain itu Andre juga ditemani oleh penyidik Praswad yang juga sedang dinonaktifkan, yang berhasil menetapkan lima tersangka hingga ke meja hijau. Sultan meminta kepada pimpinan KPK agar ke depan penegakan hukum yang dilaksanakan harus berorientasi kepada penguatan sistem kelembagaan. Dan dari sana, siapapun orang yang berkompeten memiliki kesempatan yang sama untuk bernaung di dalam tubuh KPK secara independen. "Kita prihatin dengan kondisi KPK yang terlihat hari ini terkotak-kotak tidak memiliki kesatuan. Seharusnya tidak boleh hadir penilaian terhadap stigma orang baik (berkebangsaan) dan tidak baik (tidak berkebangsaan) di dalam satu tubuh yang sama. Dan pidato Jokowi telah menegaskan bahwa penilaian itu tidaklah benar," ungkapnya.[Lin] #DPD RI #Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin #DPD RI desak KPK

Topik:

korupsi bansos

DPD Minta KPK Ungkap Dugaan Korupsi Dana Bansos Rp 100 Triliun

Berita Sebelumnya

Militer Israel Klaim Hancurkan Kapal Selam Hamas

Berita Selanjutnya

Pemerintah Akan Usut 10 Kasus Korupsi Terbesar di Papua

Berita Terkait

Menilik Potensi PT Sungai Budi Group Tersangka Korporasi Kasus Inhutani V dan Bansos

Mengapa KPK Belum Tahan Rudy Tanoe?

Hakim: Rudy Tanoesoedibjo Sah Tersangka Korupsi Bansos!

KPK Sebut Rudy Tanoe Rekayasa Indeks Harga Penyaluran Bansos Beras

KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoe Diperkaya Rp 108 M dari Korupsi Bansos

Rose Brand Terseret Dugaan Korupsi Bansos

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K